Home Borneo Bawaslu PPU Akui Pilkada 2018 Pelanggaran Netralitas ASN Tinggi, 2024 Masifkan Sosialisasi Upaya Pencegahan
Borneo

Bawaslu PPU Akui Pilkada 2018 Pelanggaran Netralitas ASN Tinggi, 2024 Masifkan Sosialisasi Upaya Pencegahan

Share
Ilustrasi - Pencegahan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024.Foto: IST
Share

IKNPOS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU), mengungkap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2018 lalu cukup tinggi.

Untuk mengantisipasi terulangnya pelanggaran netralitas ASN di Penajam Paser Utara (PPU) pada Pilkada 2024 ini, Bawaslu memasifkan upaya pencegahan.

Upaya ini tetap dilakukan meskipun hingga hari ini Bawaslu belum menemukan
dugaan potensi pelanggaran netralitas ASN di lingkungan PPU pada kampanye Pilkada 2024 minggu pertama.

Ketua Bawaslu Penajam Paser Utara, Mohammad Khozin dikutip dari laman rri.co.id mengatakan, Pilkada 2024 ini pihaknya mencoba memasifkan upaya mencegahan melalui kegiatan sosialisasi.

Bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar sosisalisasi sebagai upaya menjaga integritas an profesioalisme ASN menghadapi Pilkada 2024.

“Kami coba untuk lebih masifkan upaya pencegahannya melalui kegiatan sosialisasi kepada semua ASN maupun kepada organisasi. Pemerintah PPU juga mengeluarkan surat edaran, ini adalah bentuk keseriusan menjaga netralitas ASN,” kata Khozin Selasa 1 Oktober 2024.

Menurut Khozin beberapa kasus menunjukkan adanya keterlibatan pegawai ASN dalam politik praktis selama masa kampanye.

Dikatakan, berdasarkan data temuan Bawaslu PPU menunjukkan jumlah pelanggaran pada Pilkada 2018 paling banyak dilakukan oleh ASN.

“Untuk 2018 itu yang paling banyak, pelanggaran netralitas ASN. Ada satu kegiatan yaitu memberikan bantuan sosial pada satu bencana di daerah Penajam Paser Utara tapi disitu ada upaya kampanye terselubung,” ujarnya.

Selain menjaga netralitas, ASN juga dituntut untuk menciptakan suasana damai selama pelaksanaan Pilkada.

Khozin juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan selama tahapan kampanye maupun waktu pencoblosan.

“Inikan pesta rakyat artinya dalam proses penyelenggaraan semua pihak yang terkait mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selebihnya adalah bagaimana kita menjalankan proses demokrasi elektrolat melalui pemilihan ini secara happy,” pungkasnya.

Share
Related Articles
Dampak IKN terhadap pariwisata Kaltim
Borneo

Tingkatkan Kualitas SDM Pariwisata, Dispar Kaltim Gelar Sertifikasi Pramuwisata

IKNPOS.ID - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) terus mendorong peningkatan...

Borneo

Pemkab PPU Tingkatkan Kualitas Pendidikan untuk Cetak SDM Unggul di Serambi IKN

IKNPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan...

Borneo

Alhamdulillah, Masjid Negara IKN Siap Digunakan Saat Bulan Ramadhan

IKNPOS.ID - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama resmi memperkenalkan...

Borneo

Reaktivasi PBI JKN di Kaltim Hanya Diprioritaskan Pasien Kronis, Ini Penjelasan Dinsos

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan proses reaktivasi kepesertaan Penerima...