Bawaslu PPU Akui Pilkada 2018 Pelanggaran Netralitas ASN Tinggi, 2024 Masifkan Sosialisasi Upaya Pencegahan

IKNPOS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU), mengungkap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2018 lalu cukup tinggi.

Untuk mengantisipasi terulangnya pelanggaran netralitas ASN di Penajam Paser Utara (PPU) pada Pilkada 2024 ini, Bawaslu memasifkan upaya pencegahan.

Upaya ini tetap dilakukan meskipun hingga hari ini Bawaslu belum menemukan
dugaan potensi pelanggaran netralitas ASN di lingkungan PPU pada kampanye Pilkada 2024 minggu pertama.

Disdikpora Penajam Berharap Formasi Guru di Serambi IKN Ditambah

Ketua Bawaslu Penajam Paser Utara, Mohammad Khozin dikutip dari laman rri.co.id mengatakan, Pilkada 2024 ini pihaknya mencoba memasifkan upaya mencegahan melalui kegiatan sosialisasi.

Bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar sosisalisasi sebagai upaya menjaga integritas an profesioalisme ASN menghadapi Pilkada 2024.

“Kami coba untuk lebih masifkan upaya pencegahannya melalui kegiatan sosialisasi kepada semua ASN maupun kepada organisasi. Pemerintah PPU juga mengeluarkan surat edaran, ini adalah bentuk keseriusan menjaga netralitas ASN,” kata Khozin Selasa 1 Oktober 2024.

Menurut Khozin beberapa kasus menunjukkan adanya keterlibatan pegawai ASN dalam politik praktis selama masa kampanye.

Dikatakan, berdasarkan data temuan Bawaslu PPU menunjukkan jumlah pelanggaran pada Pilkada 2018 paling banyak dilakukan oleh ASN.

“Untuk 2018 itu yang paling banyak, pelanggaran netralitas ASN. Ada satu kegiatan yaitu memberikan bantuan sosial pada satu bencana di daerah Penajam Paser Utara tapi disitu ada upaya kampanye terselubung,” ujarnya.

Selain menjaga netralitas, ASN juga dituntut untuk menciptakan suasana damai selama pelaksanaan Pilkada.

Khozin juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan selama tahapan kampanye maupun waktu pencoblosan.

“Inikan pesta rakyat artinya dalam proses penyelenggaraan semua pihak yang terkait mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selebihnya adalah bagaimana kita menjalankan proses demokrasi elektrolat melalui pemilihan ini secara happy,” pungkasnya.