IKNPOS.ID – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) mengajak para bos tambang untuk membangun rest area di sejumlah jalur darat wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jalur darat di sejumlah wilayah penyangga IKN jarang ditemukan rest area. Kalaupun ada, milik swasta atau milik perseorangan dan berbayar.
Didukung 23 pimpinan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berjanji akan membangun rest area di sejulur jalur dari Penajam Paser Utara dan Paser.
Related Post
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai bertemu dengan para anggota Forum Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim yang baru sebulan dibentuk.
Dia meminta agar PPM Minerba Kaltim turut berkontribusi membantu pemerintah salah satunya membangun rest area di beberapa poros jalan darat.
Akmal Malik mengatakan, mendapat keluhan dari masyarakat di Desa Samurangau,
soal sulitnya mendapat rest area dan toilet saat perjalanan darat dari Penajam menuju Paser.
“Belum sejahtera kita, kalau rakyat masih kencing di bawah pohon. Mohon maaf ini seharusnya tugas pemerintah untuk membuat masyarakat nyaman dan bahagia,” ujarnya di Plataran Menteng, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.
Berangkat dari persoalan itu, Akmal menantang PPM Minerba Kaltim untuk
berkontribusi membantu pemerintah terkait rest area tersebut.
“Saya bahagia sekali karena usul saya disetujui dan didukung penuh. Hari ini para presiden direktur perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) semuanya mendukung pembangunan rest area,” ujarnya.
Semua pemimpin perusahaan sependapat dengan Pj Gubernur Akmal Malik sepakat rest area memang sangat dibutuhkan oleh para pengguna jalan di semua lintas jalur.
Akmal menjelaskan, saat ini memang banyak tersedia toilet di sepanjang jalur darat.
Tapi semuanya adalah milik swasta atau pribadi, seperti pemilik warung, restoran dan lainnya. Tidak ada bangunan publik yang memang dibangun pemerintah untuk masyarakat.
“Faktanya, kalau di perjalanan kita ingin pipis ke warung atau restoran, pasti tidak enak kalau tidak belanja. Iya kalau ada uangnya. Memang ada masjid, tapi banyak yang terkunci. Lalu bagaimana dengan mereka yang nonmuslim? Kan mereka juga tidak nyaman,” beber Akmal.
“Saya sudah jalan darat ke Berau. Saya tidak ada menemukan fasilitas publik yang khusus disediakan oleh pemerintah,” kritiknya.
Akmal menegaskan, pemerintah harus hadir menyiapkan fasilitas rest area. Namun hingga saat ini, banyak pemangku kepentingan di bidang transportasi darat saling menunggu dan tidak ada inisiatif untuk membangun.
Rest area yang akan dibangun nanti merupakan kerja kolaborasi antara pemerintah dan private sector melalui PPM Minerba.
Bangunan fisik rest area akan dibangun oleh Forum PPM, sementara pemerintah bisa menyiapkan tenaga kesehatan. Para pengguna jalan sekaligus bisa melakukan cek kesehatan saat berada di rest area tersebut.
“Rest area ini ruang publik. Jadi semua bisa singgah, walaupun tidak berbelanja. Di situ nanti juga akan dipasarkan produk-produk UMKM,” ujarnya.
Bahkan, Akmal Malik usul agar para pemijat-pemijat tunanetra yang bisa diberdayakan di rest area itu, selain juga UMKM.
Bahkan dalam jangka panjang, Forum PPM juga harus membaca peluang untuk membuka stasiun pengisian bahan bakar selain rest area.
Soal pengelolaan rest area, Akmal menyarankan agar Forum PPM bekerja sama dengan badan usaha milik desa setempat. Demikian juga soal lokasi rest area, Forum PPM sudah mulai melihat potensi-potensi kawasan yang diinginkan.
Adapun jalur yang akan dibangun rest area adalah Penajam – Paser, Samarinda – Bontang, Bontang – Berau, Samarinda – Kutai Barat dan lainnya.
Terverifikasi Dewan Pers