IKNPOS.ID – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengakui lebih dari 500.000 hektare lahan eks tammbang di wilayahnya belum dikelola dengan maksimal sebagai lahan pertanian.
Sehingga, kebutuhan pangan Kalimantan Timur sampai saat ini masih mengandalkan suplai dari luar daerah.
Padahal, menurut Akmal Malik, ribuan hektare lahan bekas tambang itu bisa dimanfaatkan untuk menanam hotikultura seperti sayuran dan buah-buahan.
Related Post
“Selama ini mayoritas kebutuhan pangan Kaltim didatangkan dari luar daerah. Sedangkan kita punya sekitar 500 ribu hektare lahan eks tambang yang masih bisa kita kelola. Kita bisa mulai dengan menanam hortikultura, rumput odot untuk pakan ternak, dan tanaman lainnya yang potensial,” ujar Akmal Malik, Jumat 25 Oktober 2024.
Dijelaskannya, Kalimantan Timur merupakan sebuah provinsi yang punya potensi luar biasa.
Tentunya dengan pengelolaan lahan yang baik akan mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya. Tidak terkecuali lahan eks tambang, yang sangat potensial dikelola untuk ketahanan pangan.
Tidak hanya itu, lanjut Akmal, di luar sektor pertambangan batu bara dan migas yang menjadi tulang punggung perekonomian Kaltim, sektor pariwisata juga sangat potensial untuk menjadi roda penggerak ekonomi Kaltim.
Salah satu objek wisata yang menjadi destinasi wisatawan domestik dan mancanegara adalah gugusan Kepulauan Derawan, yang terdiri dari Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Kakaban, dan Pulau Sangalaki.
“Seperti Pulau Maratua yang bila terus dikembangkan maka akan menyamai Maldives. Ekowisata di Maratua juga beragam. Kita bisa snorkeling, diving, bersepeda, hingga bersantai menikmati indahnya perairan di Maratua sebagai surganya biota laut,” ujarnya.
Dari tahun ke tahun lanjut Akmal Malik jumlah wisatawan yang berkunjung ke Maratua semakin meningkat, apalagi jika didukung dengan infrastruktur penunjang yang baik, terutama banyaknya akses menuju pulau memudahkan wisatawan mengunjungi Maratua.
Kaltim mendapat berkah dari keberadaan IKN terutama percepatan transformasi ekonomi.
Terverifikasi Dewan Pers