IKNPOS.ID – Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk lebih banyak kementerian dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kebutuhan pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Pada masa Presiden Jokowi, telah disiapkan 36 rumah tapak jabatan menteri di IKN, meskipun ada usulan bahwa jumlah kementerian di era Prabowo akan mencapai 44 kementerian.
Hingga kini, baru dibangun sekitar empat kantor kementerian koordinator (Kemenko) di ibu kota baru tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan ada kemungkinan untuk menambah bangunan kantor pemerintahan di IKN, namun masih perlu penyesuaian lebih lanjut.
“Ya mungkin ya, tapi kan belum, kita selesaikan dulu pembangunan yang empat Kemenko ini, nanti diatur di situ,” ujar Basuki di Jakarta, ditulis Minggu 22 September 2024.
Selain kemungkinan penambahan kantor kementerian, rumah dinas menteri pun berpotensi untuk ditambah jika kabinet Prabowo membutuhkan lebih dari 34 unit yang telah dibangun saat ini.
“Termasuk rumah jabatan menteri kan baru 34, kalau itu nanti lebih dari 34 kan harus ditambah,” jelas Basuki.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut antara Basuki dan tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto terkait rencana ini. “Belum, belum,” tambahnya.
Perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN akan memerlukan persiapan infrastruktur yang matang, termasuk penyediaan fasilitas untuk para pejabat tinggi negara.
Jika penambahan kementerian terealisasi, pemerintah mungkin perlu mempercepat pembangunan rumah dan kantor dinas di ibu kota baru tersebut.
