IKNPOS.ID – Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu ketetapan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengenai alokasi anggaran tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan.
Dalam konferensi pers pada Senin, 2 September 2024, Endra menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp4 triliun untuk IKN pada tahun 2025.
Namun, anggaran tersebut masih memerlukan afirmasi dari Presiden terpilih untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan.
Related Post
“Kami alokasikan Rp4 triliun untuk IKN pada tahun 2025, tapi tentunya kami masih menunggu afirmasi dari Presiden terpilih untuk memastikan kelanjutan program pembangunan di IKN ini,” kata Endra.
Lebih lanjut, Endra mengungkapkan bahwa total alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025 mencapai Rp75,63 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program di sektor Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga.
Program-program tersebut meliputi peningkatan ketahanan pangan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur perkotaan, serta peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan.
“Anggaran Rp75 triliun ini akan digunakan untuk berbagai sektor krusial, termasuk ketahanan pangan, perbaikan dan pembangunan jalan, serta fasilitas air minum dan sanitasi. Program-program ini juga penting selain untuk mendukung pembangunan IKN,” jelas Endra.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada tahun 2025 akan diperluas ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.
Saat ini, pembangunan baru dilakukan di klaster 1A terkait dengan lapangan upacara Kemerdekaan 17 Agustus.
“Seiring dengan banyaknya investor yang mulai berpartisipasi dalam pembangunan, Kementerian PUPR tidak hanya fokus pada KIPP 1A tetapi juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di KIPP 1B dan 1C. Ini termasuk pembangunan jalan, air, listrik, dan fasilitas penting lainnya,” ujar Basuki.
Terverifikasi Dewan Pers