IKNPOS.ID – Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto telah direncanakan dengan matang.
Hal ini diungkapkan oleh Jokowi kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat pertemuan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Jumat, 13 September 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya para menteri untuk mempersiapkan poin-poin utama yang akan disampaikan kepada publik, terutama terkait pencapaian pemerintahan selama satu dekade terakhir.
Jokowi berharap semua capaian pemerintah dapat tersampaikan dengan baik dan transparan.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menjelaskan bahwa blueprint atau cetak biru untuk transisi pemerintahan telah disusun dengan detail.
Rencana ini mencakup segala aspek yang diperlukan untuk memastikan proses transisi berlangsung mulus.
“Poin-poin penting tersebut melibatkan seluruh kementerian koordinator dan akan dipublikasikan dalam waktu sebulan ke depan,” jelas Pramono.
Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat mengenai kelanjutan berbagai program yang telah dimulai oleh pemerintahan Jokowi.
Arahan Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, beberapa menteri akan dikoordinasikan untuk memperdalam keputusan yang telah diambil pada sidang kabinet paripurna terakhir.
Meskipun sidang tersebut telah selesai, Pramono menyebut masih ada kemungkinan diadakannya beberapa rapat terbatas untuk membahas detail akhir sebelum Jokowi resmi menyerahkan jabatan.
Jokowi juga meminta para menteri untuk fokus pada penyelesaian agenda-agenda prioritas yang masih tertunda.
Agenda tersebut meliputi penyelesaian Proyek Strategis Nasional, pengelolaan transfer daerah, dan menjaga stabilitas ekonomi agar tetap tumbuh di atas 5 persen, serta menjaga inflasi dalam batas wajar selama masa transisi.
Dengan perencanaan yang matang dan komitmen dari kedua belah pihak, diharapkan transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo berjalan lancar, dan berbagai program pembangunan nasional, termasuk pembangunan IKN, dapat berlanjut tanpa hambatan.
