IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pertumbuhan ekonomi d Kalimantan Timur (Kaltim) meroket atau meningkat signinfikan dengan keberadaan Ibu Kota Nusasntara (IKN).
Jokowi bahkan berani memastikan pertumbuhan ekonomi di Kaltim terutama di kota dan kabupaten terdekat dengan IKN naiknya tidak kecil.
Dia juga mempersilakan bertanya langsung kepada Gubernur Kaltim Akmal Malik terkait pertumbuhan ekonomi di Kaltim.
Related Post
“Kalau dilihat growth pertumbuhan ekonomi di Kaltim, silakan tanya ke Gubernur Kaltim, kemudian di kabupaten dan kota, di Balikpapan berapa silakan tanya? Saya pastikan itu naik, tidak kecil,” ujar Jokowi usai meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis 26 September 2024.
Karena itulah, Jokowi mengimbaum kawasan sekitar IKN harus bersiap dari sekarang sebagai penunjang dan penyokong ibu kota baru itu.
Salah satu contohnya sebagai penyuplai bahan kebutuhan pangan IKN.
“Provinsi di sekitar IKN, kabupaten dan kota di sekitar IKN ini harus mempersiapkan. Misalnya urusan suplai sayurnya dari mana, ayamnya dari mana, berasnya dari mana?” ujar Jokowi.
Jika kemudian tidak mencukupi, maka akan disuplai dari provinsi lain, meskipun Jokowi berharap, Kaltim bisa memenuhi kebutuhan pangan IKN.
“Kalau nggak cukup berati harus ambil dari provinsi lain, tapi kalau bisa mestinya disiapkan di Kalimantan Timur sendiri,” papar Jokowi.
Dikutip dari BPS Provinsi Kalimantan Timur disebutkan, perekonomian Kaltim pada Triwulan II-2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp214,64 triliun, PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp141,34 triliun.
Ekonomi Prov Kaltim Triwulan II-2024 terhadap Triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,85 persen (y-on-y).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,50 persen.
Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,18 persen.
Terverifikasi Dewan Pers