IKNPOS.ID – Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa nasib pendanaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan dalam sesi Media Gathering yang diadakan pada Rabu 26 September 2024.
Thomas menekankan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan 20% dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun untuk pembangunan IKN.
Related Post
“APBN hanya menyediakan maksimal Rp93,2 triliun untuk IKN, sementara sisanya, yang harus dicari dari dukungan swasta, akan menjadi tantangan bagi pemerintahan berikutnya,” ungkap Thomas.
Hingga tahun ini, total alokasi yang telah ditetapkan untuk IKN mencapai Rp76,5 triliun, meninggalkan sekitar Rp16,7 triliun untuk tahun-tahun mendatang.
Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya mencari solusi pendanaan melalui investor swasta.
“Ini adalah tugas yang perlu diselesaikan oleh kementerian-kementerian terkait untuk menopang pembangunan IKN di masa depan,” jelasnya.
Thomas juga menginformasikan, bahwa untuk anggaran IKN tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp15 triliun, dengan rincian Rp9,11 triliun dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Rp5,89 triliun untuk Badan Otorita IKN (OIKN).
Angka tersebut belum termasuk pagu awal yang juga dialokasikan untuk IKN, yaitu Rp4,13 triliun di Kementerian PUPR dan Rp500 miliar di OIKN.
Meskipun terdapat tantangan dalam pendanaan, Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah dimulai sejak tahun 2022.
“Pak Prabowo sudah berkali-kali menekankan bahwa beliau berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, pendanaannya harus berasal dari investasi,” tambah Thomas.
Pernyataan ini menandakan bahwa upaya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan IKN akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru, terutama dalam mencari sumber pendanaan yang stabil dan efektif dari sektor swasta.
Terverifikasi Dewan Pers