IKNPOS.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terpadu dilakukan untuk memperlancar proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Konsep penanganan karhutla terpadu adalah program khusus yang ditugaskan Presiden RI 2024-2029 terpilih Prabowo Subianto kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami BNPB selaku penyelenggara anggaran untuk sektor kebencanaan itu ditargetkan dapat merampungkan konsep penanganan karhutla di IKN setidaknya pada Oktober 2024. Sehingga bisa segera direalisasikan oleh pemerintahan selanjutnya,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Jakarta, Selasa, 3 September 2024
Dia memaparkan dalam konsep yang sedang mereka siapkan tersebut antara lain membahas upaya penguatan kemasyarakatan melalui pembentukan desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana, hingga kelengkapan logistik peralatan.
“Kami menindaklanjuti arahan presiden terpilih untuk pengendalian karhutla dengan mengintegrasikan keseluruhan sistem, alat, perangkat yang sudah ada saat ini oleh kementerian/lembaga dan OIKN,” imbuhnya.
BNPB dalam perencanaannya juga akan segera memindahkan sebanyak 183 pegawai yang terdiri dari pejabat eselon 1 dan 2 ke IKN.
Pemindahan pegawai itu dilakukan supaya garis koordinasi pengambilan keputusan operasi penanganan karhutla dan bencana alam lainnya bisa cepat dilakukan dan terawasi dengan optimal.
“Benar, penting untuk diketahui karhutla menjadi tantangan tersendiri di Kalimantan Timur yang menjadi daerah calon ibu kota negara nantinya. Apalagi saat musim kering. Maka konsep kita adalah pencegahan bukan hanya penanganan,” jelasnya.
Berdasarkan data inventaris yang dilaporkan Pusat Pengendalian Operasi BNPB pada periode Januari–Juli tercatat jumlah sebaran titik panas di Kalimantan Timur mencapai 9.148 titik.
Titik panas tersebut mayoritas berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, yang jika tidak ditangani maksimal berpotensi meluas ke wilayah lain, termasuk pusat pemerintahan IKN, seiring musim kering dengan terpaan angin kencang.
Terverifikasi Dewan Pers