IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) berpotensi membuka peluang masuknya pemasok material pasir dan batu selain Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Ini karena harga material jenis batu dan pasir di Sulteng yang dipasok untuk pembangunan infrastruktur IKN mulai melonjak menjadi tiga hingga empat kali lipat.
Dikabarkan akan ada dua kompetitor lain dari Banten dan Sulawesi Barat (Sulbar) yang akan menggantikan Sulteng sebagai pemasok utama material batu dan pasir ke IKN.
Related Post
Terkait tingginya harga mmaterial batu dan pasir dari Sulteng itu dibahas dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bersama Pemprov Sulteng, di Hotel Swissbell, Jumat 27 September 2024.
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud mengatakan, lonjakan tinggi harga material pasir dan batu dikhawatirkan menghambat kelancaran pembangunan infrastruktur IKN.
Selain itu, kenaikan tersebut juga dapat membuka peluang kompetitor lain masuk ke IKN menggantikan Sulteng.
Dalam rakor Pemuktahiran dan Pengendalian Laju Kenaikan Harga Material Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan/Aturan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur IKN itu diungkap bahwa harga material pasir dan batu melonjak tiga hingga empat kali lipat dari harga pokoknya.
Karena itu, Nicodemus Daud berharap melalui rakor yang digelarnya akan menemukan solusi untuk memastikan pasokan material yang stabil dan terjangkau bagi pelaku jasa konstruksi yang melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mengatakan diperlukan upaya konkret pengendalian harga material batu dan pasir dari Sulteng untuk mencegah masuknya kompetitor lain.
“Kita bersyukur bapak direktur mau datang ke daerah kita untuk monitoring sehingga tidak lari ke daerah lain,” ujarnya.
Sulteng menurutnya, tidak hanya sebagai penyangga pangan IKN, tetapi juga pemasok material untuk pembangunan infrastruktur IKN.
Terverifikasi Dewan Pers