IKNPOS.ID – Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta periode 2024-2029, Andi Anzhar Cakra Wijaya, menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie, Kadin Indonesia akan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini diungkapkan Andi dalam pernyataan resminya dikuitip pada Senin 16 September 2024.
“Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah sangat vital berperan membangun perekonomian untuk menuju Indonesia Emas 2045,” kata Andi.
Andi juga menegaskan dukungan penuh terhadap Anindya Bakrie selama Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia. Menurut Andi, Anindya Bakrie adalah sosok yang tepat untuk memimpin Kadin Indonesia dalam periode 2024-2029.
“Saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Daerah Khusus Jakarta mendukung penuh pencalonan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029,” ujar Andi.
Andi bersama dengan pengurus Kadin DKI Jakarta turut mengucapkan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
“Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029,” ucapnya.
Dalam Munaslub Kadin Indonesia, Anindya Bakrie resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid.
Munaslub yang dihadiri oleh 28 Kadin provinsi ini menghasilkan keputusan aklamasi untuk memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang juga hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa pemilihan ini dilakukan dengan suara bulat dari para peserta.
“Dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah, 25 asosiasi, pimpinan juga hadir, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin (Anindya),” ujar Bamsoet.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, menegaskan bahwa terpilihnya Anindya Bakrie melalui proses yang sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
Menurutnya, Munaslub dapat dilakukan jika daerah memerlukan ketua baru, tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ketua umum yang sedang menjabat.
