IKNPOS.ID – Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syaharie Jaang, menyuarakan kekhawatirannya terkait kemungkinan masuknya peredaran narkoba ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pernyataannya, Syaharie Jaang menegaskan bahwa potensi ancaman peredaran narkoba harus diantisipasi dengan serius oleh pemerintah dan pihak keamanan, mengingat IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.
“Kebaikan itu pasti akan banyak datang (dari IKN), tapi hal tidak baik juga kita jaga dunia malam narkoba jangan sampai seperti itu berpindah ke Kalimantan Timur,” kata Syaharie, Sabtu 10 Agustus 2024.
Syaharie Jaang, yang juga merupakan mantan Wali Kota Samarinda, menyatakan bahwa perpindahan ibu kota ini membawa dampak sosial yang besar, termasuk meningkatnya arus migrasi pekerja dan pendatang.
Hal ini, menurutnya, bisa menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk menyusupkan narkoba ke dalam wilayah IKN.
“Proyek pembangunan IKN jelas turut memberikan dampak positif terhadap lapangan kerja di Kalimantan Timur,” uajrnya.
Selain itu, kata Syaharie Jaang, seluruh penginapan di wilayah IKN mengalami pertumbuhan signifikan Ketika banyaknya tamu-tamu yang dating ke lahan ibu kota baru tersebut.
“Untuk mencari tempat tinggal di sana saja baru 2-3 hari kita pesan sudah tidak dapat. Artinya begitu di sana luar biasa bahkan rumah masyarakat di petak sederhana dibersihin disiapkan untuk menjadi penginapan,” terangnya
Terlebih algi, lanjut Syaharie Jaang, dampak positif lain dari UMKM yang menjajakan makanan dan minuman hingga sayur-sayuran.
“Ini jelas memberikan multiplier effect terhadap ekonomi yang luar biasa,” ucapnya.
Syaharie juga mengingatkan bahwa peran masyarakat adat tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menjaga stabilitas dan keamanan di IKN.
Ia berharap pemerintah dapat melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang menyangkut keamanan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.
“Di sisi lainnya, ada kekhawatiran bagi masyarakat sekitar dan masyarakat adat daerah proyek IKN justru merebut tempat tinggalnya atau penggusuran,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran itu, Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong memastikan, bahwa seluruh masyarakat local dan adat dijamin tidak akan terganggu dengan adanya proyek IKN.
“Intinya masyarakat lokal masyarakat adat tidak terpinggirkan dengan kehadiran IKN,” pungkasnya.