Saya mendiskusikan itu dengan pengusaha muda Muslim di Pacet, Mojokerto, pekan lalu. Namanya Achmad Sodiq. Asal Malang. Ia tidak punya pinjaman bank. Pernah punya. Dan mungkin akan punya lagi kalau suatu saat diperlukan.
Kami juga diskusikan soal lemahnya literasi keuangan di kalangan pengusaha Muslim. Pengetahuan mengenai doktrin riba biasanya lebih mendalam dibanding tentang literasi keuangan.
Membahas sisi riba memang lebih mudah. Tinggal mencomot dari ayat-ayat di kitab suci. Atau pendapat para ulama.
Related Post
Tapi mendalami masalah keuangan lebih sulit. Perlu kecerdasan. Bahkan lebih dari itu: perlu pengalaman. Yakni pengalaman memegang uang. Juga pengalaman memegang pembukuan. Termasuk mengelola anggaran dan membuat neraca –setidaknya bisa membaca neraca keuangan.
Maka wajar kalau membahas sisi riba bunga pinjaman lebih bersemangat. Termasuk dalam memandang kegagalan usaha. Terutama bila usaha itu gagal akibat tidak mampu membayar cicilan dan bunga.
Dengan mudah kegagalan seperti itu dianggap sebagai laknat akibat ”menjalankan praktik riba”.
Bisa jadi riba atau tidak riba sebenarnya tergantung pada kemampuan pengusaha muslim dalam memahami masalah keuangan. Termasuk bagaimana berdisiplin dalam memegang prinsip keuangan.
Misalnya: Anda minta pinjaman ke bank. Dengan bunga 12 persen/tahun. Seseorang yang memahami keuangan tentu tahu: jenis usaha yang akan dibiayai haruslah mendapat keuntungan lebih 12 persen/tahun.
Dengan demikian masih ada laba setelah dipotong untuk membayar utang dan bunga.
Dalam hal demikian maka pinjaman dan bunga itu lebih cenderung masuk kategori ”tolong-menolong”. Anda minta tolong bank untuk memberi modal. Bank pun menolong Anda. Anda juga menolong bank untuk mendapatkan bunga. Usaha Anda lancar. Anda berkembang. Bank juga bertumbuh –lalu bisa menolong yang lain lagi.
Persoalan muncul ketika emosi berbicara: begitu Anda menerima banyak uang dari bank Anda pun menggunakan sebagian uang tersebut di luar yang sudah ditentukan. Misalnya untuk membeli mobil baru. Atau kawin lagi.
Terverifikasi Dewan Pers