IKNPOS.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang besar bagi koperasi untuk berperan aktif, khususnya dalam penyediaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke ibu kota baru tersebut.
Wakil Ketua Komite Tetap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kadin Indonesia, Ikhwan Primanda, menyatakan bahwa perpindahan ratusan ribu ASN ke IKN dapat dimanfaatkan dengan membentuk ribuan koperasi ASN yang fokus pada bisnis pengembangan perumahan bagi anggotanya.
“Pelibatan koperasi ini dapat membantu menghemat APBN, mengingat konsep hunian smart-vertical-living yang diusung saat ini sangat mahal untuk kemampuan ekonomi ASN dan pemerintah,” ujar Ikhwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Ikhwan menjelaskan bahwa pembangunan 47 tower hunian oleh Kementerian PUPR telah menghabiskan biaya sebesar Rp9,3 triliun untuk membangun 2.820 unit hunian, dengan biaya per unit mencapai Rp3,3 miliar. “Jika ASN yang pindah sekitar 118.513 orang, biaya pembangunan hunian vertikal itu akan menghabiskan dana Rp150–390 triliun,” tambahnya.
Oleh karena itu, Ikhwan menilai bahwa keterlibatan koperasi dalam pembangunan hunian IKN dapat mempercepat proses perpindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru.
Langkah pertama adalah memindahkan 118.513 ASN ke hunian modular yang dapat dibangun dengan cepat. Setiap hunian modular dapat menampung 80-250 ASN dan dibangun di lahan seluas 6-20 hektare.
Dalam enam bulan, BUMN karya diharapkan dapat menyelesaikan hunian untuk sekitar 10.000 ASN, sehingga target memindahkan 14.000 ASN pada 2024 dapat tercapai.
“Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik seluas 500 meter persegi untuk membangun perumahan bekerjasama dengan koperasi pilihannya,” jelas Ikhwan. Ia menambahkan bahwa pembangunan Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dapat diselesaikan dalam waktu 7-10 hari dengan melibatkan enam tukang per rumah. Dengan demikian, diperlukan 1.000 pekerja konstruksi untuk membangun 10.000 RISHA dalam satu tahun.
Terverifikasi Dewan Pers