IKNPOS.ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungapkan berbagai keunggulan yang bisa didapatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika bekerja di IKN.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 12 Agustus 2024.
Kata Jokowi, salah satu keunggulan yang didapat ASN di IKN yakni mobilitas sekaligus fleksibilitas saat bekerja lantaran para pejalan kaki dan pengguna sepeda diprioritaskan.
Related Post
Sebagai alternatif, mobilitas di IKN juga didukung kendaraan listrik berpadu dengan energi hijau.
Keuntungan IKN diharapkan juga dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur.
Pertumbuhan ekonomi serta pemerataan populasi bergulir dengan adanya IKN.
“Karena kita tahu 58 persen GDP (Produk Domestik Bruto) ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan luar Jawa dan mendapatkan perputaran ekonominya. Populasi di Jawa bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen populasi ada di Pulau Jawa,” jelas Jokowi.
Terkait keunggulan ASN di IKN, pemerintah sebelumnya juga mengusulkan ASN yang pindah ke IKN mendapatkan insentif khusus. Ini berbeda dengan ASN yang pindah tugas ke daerah lain.
Jokowi pernah mengusulkan ASN yang lebih dulu pindah ke IKN mendapat insentif khusus.
Insentif diusulkan berupa gaji tambahan dan percepatan kenaikan pangkat.
Usulan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas pemindahan ASN ke IKN pada Senin 1 Juli 2024 lalu.
“Tadi kami diminta Bapak Presiden untuk merumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN. Saya belum bisa umumkan karena angkanya akan di-exercise ulang dengan Bu Menteri Keuangan (Menkeu),” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas usai ratas saat itu.
“Tapi Presiden tadi telah berikan gambaran dokter-dokter yang ditempatkan di (daerah) tertinggal, terdepan, terluar (3T) itu diberikan insentif khusus. Begitu juga ASN. Insentif berupa anggaran maupun percepatan kepangkatan,” lanjutnya.
Meski Kepala Negara telah memberi contoh, tetapi Kemenpan RB tetap akan mempertimbangkan baik dan buruknya terlebih dulu. Anas pun menyinggung soal pertimbangan biaya kemahalan di kawasan IKN untuk mengukur besaran insentif ASN ke depannya.
Terverifikasi Dewan Pers