Jokowi Resmi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN: Diketuai Bahlil dan Wakil AHY

e. meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara;

f. memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara;

g. memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal;

Related Post

2 PROYEK RAKSASA IKN Rp313 Miliar: Pasar Rakyat Hingga Pusat Riset Anggrek

15:12 Juni 27, 2025

WARNING KERAS! Dilarang Mark Up, Suap & Manipulasi Data di Tahap Kedua Pembangunan IKN

15:53 Juni 20, 2025

Transisi Kekuasaan di IKN: OIKN, DPRD dan Pemkab PPU, Siapa Berwenang?

22:04 Juni 16, 2025

Transformasi Mobilitas di IKN: Kolaborasi Indonesia-Australia Wujudkan Kota Cerdas dan Ramah Lingkungan

15:07 Juni 14, 2025

h. menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi; dan

i. mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Berikut susunan Satgas Percepatan Investasi di IKN:

a. Ketua : Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Wakil Ketua :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Otorita IKN

c. Sekretaris:

1. Wakil Kepala Otorita IKN
2. Firdaus Delwimar

d. Anggota:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Jaksa Agung;
7. Kapolri;
8. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Satgas harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Keppres ini diteken Jokowi pada 5 Agustus 2024.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Pasal 12