IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kepala Desa Suka Raja, Kepala Desa Bukit Raya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Raja, BPD Bukit Raya, dan masyarakat Sepaku gelar pertemuan pada Senin, 5 Agustus 2024 makam.
Koridor Sepaku berada di Wilayah Perencanaan (WP) II Barat IKN yang terletak di Pasar Rebo/ Pasar Sepaku berada di Desa Suka Raja dan Desa Bukit Raya.
Penataan koridor Sepaku dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perangkat desa terkait di Desa Suka Raja dan Desa Bukit Raya.
Berdasarkan hasil survei penataan koridor Sepaku yang melibatkan pedagang, pelanggan, pengguna jalan di sepanjang Jalan Pasar Sepaku serta Perangkat Desa Suka Raja dan Bukit Raya, diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, sebanyak 92% responden setuju untuk dilakukan perbaikan karena kondisi pasar yang belum ideal.
Kedua, 97% responden setuju untuk dilakukan penataan koridor Pasar Sepaku karena kondisi pasar yang mengganggu dan menimbulkan kemacetan.
Ketiga, sebanyak 97%, dari responden pedagang Pasar Sepaku menginginkan pengelolaan pasar yang lebih baik.
Keempat, 98% responden pedagang Pasar Sepaku menginginkan dibangun drainase dan infrastruktur lainnya.
Sebelumnya, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (SBPM) Otorita IKN serta Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN telah memfasilitasi pelaksanaan survei yang dilakukan pada tanggal 22-28 Juli 2024 lalu.
Survei ini melibatkan 140 responden dan menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang menjadi dasar penataan lebih lanjut.
Deputi SBPM Otorita IKN, Alimuddin menjelaskan masyarakat berperan vital dalam menentukan penataan Koridor yang ada di Sepaku.
“Pembangunan yang kita lakukan di Nusantara bersifat partisipatoris, artinya masyarakat diajak terlibat tidak hanya dalam perencanaan tetapi hingga pembangunannya, sehingga aspirasi masyarakat yang selama ini ada bisa tersalurkan secara jelas nantinya dalam eksekusi penataan Koridor di Sepaku,” kata Alimuddin.
Terverifikasi Dewan Pers