IKNPOS.ID – Beredar informasi lowongan kerja (Loker) yang mengatasnamakan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Informasi tersebut beredar luas di media sosial (Medsos).
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, memastikan informasi loker itu tidak benar alias hoax.
“Kami mengklarifikasi lowongan kerja tersebut merupakan informasi hoax. Seluruh masyarakat diimbau berhati-hati terhadap segala bentuk manipulasi informasi yang mengatasnamakan Otorita IKN,” ujar Troy Pantouw dalam keterangannya pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Menurutnya, Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Otorita IKN maupun di Kementerian/Lembaga lain akan diumumkan dan dilaksanakan melalui aplikasi resmi Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan diumumkan melalui kanal informasi resmi OIKN.
Pengadaan ASN di Otorita IKN selalu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prinsip yang jelas.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
“Untuk pengadaan ASN di Otorita IKN selalu menganut prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN dan tidak dipungut biaya,” papar Troy.
Karena itu masyarakat diimbau tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Troy Pantouw menyarankan masyarakat selalu merujuk pada sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi terkait loker di Otorita IKN.
“Jika menemukan informasi yang meragukan maupun segala bentuk pemungutan biaya yang mengatasnamakan OIKN, harap laporkan kepada pihak aparat atau yang berwenang,” jelas Troy.
Masyarakat, lanjut Troy, dapat melaporkannya melalui saluran yang sudah disediakan.
“Jadi silakan menghubungi layanan informasi resmi Otorita IKN melalui media sosial resmi IKN. Yaitu www.ikn.go.id dan Instagram: @ikn_id. Atau melalui LAPOR https://www.lapor.go.id. Sekali lagi kami pastikan informasi terkait loker OIKN itu hoax,” pungkas Troy.
Terverifikasi Dewan Pers