IKNPOS.ID – Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Anggaran ini diusulkan untuk pemeliharaan gedung perkantoran dan infrastruktur yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya, Basuki menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk merawat berbagai fasilitas penting di IKN, termasuk Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, empat komplek perkantoran Kemenko, 47 tower ASN, dan infrastruktur lainnya.
“Pagu indikatif OIKN saat ini sebesar Rp505 miliar, namun angka tersebut tidak mencakup pemeliharaan dan pembangunan. Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk pagu OIKN 2025,” kata Basuki di kantornya, Selasa 20 Agustus 2024.
Basuki menambahkan bahwa seluruh infrastruktur yang telah dibangun dengan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan menjadi aset OIKN. Oleh karena itu, OIKN memerlukan anggaran yang signifikan untuk pemeliharaan infrastruktur tersebut.
“Saat ini, beberapa infrastruktur yang sudah terbangun masih membebani anggaran Kementerian PUPR untuk pemeliharaannya. Nantinya, kami mengusulkan agar OIKN yang memelihara prasarana tersebut, dan tentu ini membutuhkan anggaran,” jelasnya.
Basuki juga menyoroti bahwa tanggung jawab pemeliharaan yang masih berada di bawah Kementerian PUPR berdampak pada prioritas pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Proyek-proyek pembangunan ini juga memerlukan dukungan APBN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C, yang akan menjadi tempat bagi investor di IKN.
“Banyak investor yang sudah mulai membangun, sehingga Kementerian PUPR perlu membangun jalan, air, listrik, dan infrastruktur lainnya tidak hanya di KIPP 1A, tetapi juga di 1B dan 1C,” tutupnya.
Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan pemeliharaan infrastruktur dan kelancaran pembangunan di IKN dapat berjalan lebih optimal, mendukung percepatan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara.
