IKNPOS.ID – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengalokasikan anggaran sebesar Rp 143,1 miliar untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Anggaran tersebut disusun jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi-Ma’ruf pada Oktober 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memberikan otoritas kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan berikutnya terkait pembangunan IKN. Anggaran yang terlihat kecil dalam RAPBN 2025 ini bersifat sebagai anggaran dasar atau baseline.
Related Post
“Nanti kita akan lihat ada tambahan alokasi berapa (untuk IKN). Tetapi, beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, dikutip Selasa 20 Agustus 2024.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa alokasi anggaran dalam RAPBN 2025, terutama untuk beberapa kebijakan, memiliki potensi untuk diubah.
Hal ini mencerminkan karakteristik APBN transisi, di mana beberapa program hanya mendapat alokasi anggaran baseline, dan keputusan akhir akan diambil oleh pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pertemuan yang telah dilakukan antara Jokowi dan Prabowo, Sri Mulyani menyampaikan bahwa keduanya memiliki komitmen yang sama untuk keberlanjutan IKN di masa pemerintahan selanjutnya. Namun, Prabowo masih akan meninjau keseluruhan postur APBN sebelum menetapkan anggaran akhir untuk IKN.
RAPBN 2025 yang disusun diharapkan dapat mengakomodasi program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo.
Jokowi sendiri telah menyampaikan keinginannya agar RAPBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan baru saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan RAPBN 2025 di Kantor Presiden pada Senin (5/8/2024).
Dalam rapat tersebut, Jokowi juga menekankan perlunya perencanaan yang matang untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan suku bunga.
Terverifikasi Dewan Pers