IKNPOS.ID – Sekitar 4.500 lebih pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kaltim mengapresiasi pemerintah yang mempermudah izin birokrasi bagi pemenuhan kebutuhan dasar di IKN (Ibu Kota Nusantara).
Salah satu bentuk kebutuhan dasar yang dapat difasilitasi melalui peran Kadin, berupa kebutuhan pangan.
“Kadin menawarkan kepada Presiden Jokowi lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti,” ujar Ketua Kadin Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa, 30 Juli 2024.
Related Post
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan persawahan yang dapat dikelola sebagai sumber pangan di IKN mencapai sekitar 13 ribu hektare.
“Memang ini adalah kolaborasi yang besar. Dari Pengairan PUPR, Kementerian Pertanian dari bibit dan pupuknya. Dari Pemkab sebagai pemilik lahan, masyarakatnya juga,” imbuhnya.
Hal lain yang juga disampaikan Kadin kepada Jokowi, terkait keinginan para pengusaha lokal untuk berinvestasi pada peluang usaha kafe hingga rumah makan di kawasan IKN.
“Saya harap untuk perizinan di sini dimudahkan. Karena banyak teman-teman dari HIPMI dan Kadin ingin diberikan peluang usaha. Seperti buka kafe, rumah makan dan lain-lain,” tukasnya.
Presiden Jokowi sendiri mengatakan akan merangkul pengusaha lokal di sekitar kota penyangga IKN. Terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat.
“Kadin dan Hipmi akan dirangkul lebih luas lagi. Bukan hanya sebagai sub kontraktor. Tetapi sebagai pemain utama,” urainya.
Menurut Donna, Presiden melalui kementerian terkait akan membantu mempermudah pengusaha lokal untuk terjun lebih banyak lagi dalam pembangunan IKN.
Semnetara itu, Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat Syahril, menyampaikan komitmen Presiden Jokowi untuk memperbaiki tata ruang transportasi di kawasan penyangga IKN.
“Pesan Presiden, terkait dampak IKN terhadap kota penyangga Balikpapan, Samarinda, dan PPU yaitu masalah kemacetan. Jangan sampai asumsinya kita hanya pindahkan kota, pindahkan macet, dengan adanya IKN, tidak,” ujarnya.
Terverifikasi Dewan Pers