Termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak ingkungan (AMDAL).
Setelahnya, pada 2020, penyiapan regulasi, kelembagaan, lahan dan dan rencana tata ruang menjadi focus tahapan pemindahan IKN.
Lanjut setahun kemudian, pada 2021, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Master Plan Kota Terpilih, terdiri dari detail Master Plan dan skematik, siteplan dan skematik bangunan.
Related Post
Tak lupa juga, skematik infrastruktur dasar, perencanaan infrastruktur dasar, perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (2.000 hektare) dan perencanaan Kawasan IKN (40.000 hektare).
Pada periode 2022-2024, pemerintah Indonesia akan fokus untuk melaksanakan pengadaan dan pembebasan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan inti pusat pemerintahan.
Juga groundbreaking pembangunan IKN baru, pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pusat pemerintahan, dan perencanaan kawasan perluasan IKN.
“Ibukota baru hanya untuk 1,5 juta orang di tahap pertama dengan memperhitungkan jumlah maksimal,” kata Menteri PUPR Bambang Hajimuljono dalam keterangan pada 13 Mei 2019 silam.
“Perkiraan jumlah PNS pusat serta legislatif dan yudikatif adalah 195.500 ribu orang. Polri dan TNI 25.660 ribu
orang, pihak keluarga dari yang pindah 884.840 orang, dan pelaku bisnis 393.950.”
“Total 1,5 juta orang, itu pun setelah ibu kota baru ini selesai dibangun 5-10 tahun mendatang. Bahkan, ibu kota baru ini tidak akan masuk daftar 10 kota terbesar di Indonesia,” tegas Menteri Bambang.
Di periode 2025-2035, pemerintah akan membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.
Pemerintah juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Di periode 2035-2039, akan ada pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota di Kawasan IKN.
Pemerintah juga hendak menjadikan IKN sebagai destinasi FDI nomor satu untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara.
Terverifikasi Dewan Pers