IKNPOS.ID – Guna menghindari kerugian pada warga yang terdampak pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah pusat melakukan revisi aturan pembebasan lahan di IKN. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun.
“Pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap regulasi pembebasan lahan di IKN, agar tidak ada warga yang merasa dirugikan,” kata Makmur Marbun di Penajam, Selasa 9 Juli 2024.
Lahan milik warga yang bakal dibebaskan setelah perbaikan aturan itu rampung, yakni lahan yang berada di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku. Sebagian lahan di wilayah ini terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Sungai Sepaku.
“Yang juga lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan tol transportasi IKN segmen 6B,” ujarnya.
Revisi regulasi itu juga untuk mengakomodasi hak warga terdampak pembangunan IKN, karena ada sejumlah lahan yang sudah digarap warga selama puluhan tahun berstatus sebagai tanah negara.
Menurut Makmur Marbun, lahan garapan warga tidak hanya mendapat ganti rugi tanam tumbuh, tetapi juga mendapat ganti rugi pembebasan lahan sesuai instruksi kepala negara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan, bahwa warga jangan sampai dirugikan dalam pembebasan lahan untuk kepentingan IKN, sehingga regulasi pembebasan lahan harus direvisi agar warga bisa mendapat ganti rugi tanam tumbuh dan lahan.
“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersama Otorita ibu Kota Nusantara (OIKN) juga melakukan pendekatan melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) kepada warga terdampak pembangunan IKN,” lanjutnya.
“Pembangunan IKN dipercepat, secara bersamaan masyarakat diperlakukan secara baik dan adil, sesuai arahan Kepala Negara, melalui PDSK,” tambah Makmur Marbun.
