IKNPOS.ID – Subholding Gas PERTAMINA tengah memperluas pasokan gas bumi tanpa menggunakan pipa atau beyond pipeline di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pemenuhan energi bersih tersebut juga sebagai salah satu upaya PGN untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN).
Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan bahwa pengembangan pemanfaatan gas bumi PGN Group di Kalimantan didominasi dengan moda beyond pipeline dengan produk Gaslink. Ada juga layanan gas bumi untuk rumah tangga yang dikelola oleh afilasi perusahaan.
Related Post
“Namun dari sisi kebermanfaatan tetap sama, PGN Group ingin memberikan pengalaman menggunakan energi yang efisien, praktis, aman, tersedia 24 jam serta ramah lingkungan bagi pelanggan,” kata Ratih dalam keterangan resminya, dikutip Senin 15 Juli 2024.
PGN dan Gagas mulai menyalurkan Gas bumi untuk PT Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Hotel) dengan volume penyaluran mencapai 700 MMBTU per bulan. Penyaluran gas bumi di Balikpapan juga sebagai salah satu upaya PGN untuk mendukung pengembangan IKN.
PGN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan jaringan infrastruktur di IKN khususnya di hunian atau rumah dinas untuk menteri hingga pegawai di IKN.
Pada tahap awal, sambungan jargas di IKN disediakan untuk 166 tower hunian ASN dan 34 rumah tapak menteri. Gas bumi disuplai dengan CNG yang bersumber dari Balikpapan atau Bontang di Kalimantan Timur.
“Kami akan memulai penyaluran gas bumi di Pulau Kalimantan melalui kota Balikpapan dengan proyeksi penyaluran gas bumi untuk sektor industri dan komersial hingga mencapai 1.500 MMBTU per bulan pada akhir tahun 2024. Selanjutnya kami harapkan kota-kota lain di Kalimantan akan merasakan hal serupa,” jelas Plt. Direktur Utama Gagas, Enro Situmorang.
Saat ini, penyaluran gas bumi di Balikpapan akan didukung melalui penyaluran Gas bumi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Balikpapan.
Gas bumi yang dikompresi atau dikenal sebagai CNG, selanjutnya akan disalurkan ke lokasi pelanggan menggunakan Gas Transport Module (GTM).
Terverifikasi Dewan Pers