IKNPOS.ID – Setelah seminggu lebih error, website resmi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) dapat diakses lagi.
Situs OIKN pulih pada Sabtu, 29 Juni 2024. Sebelumnya tampilan website IKN hanya 404.
Ini terjadi akibat Pusat Data Nasional (PDN) diserang Ransomware Lockbit 3.0.
Meski sudah bisa diakses, website OIKN belum sepenuhnya normal. Pengelola masih terus melakukan pemulihan.
“Website IKN masih dalam proses pemulihan karena Pusat Data Nasional sedang mengalami gangguan teknis,” demikian keterangan yang tertera di laman OIKN.
Diketahui, PDN yang berbasis teknologi cloud ini menampung data sekitar 400 institusi pemerintah.
Termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Satu di antaranya adalah Otorita IKN.
Sebagai layanan cloud, PDN menyediakan berbagai jenis layanan. seperti IaaS, PaaS, SaaS, SECaaS, BaaS, Cloud Computing, Colocation, Network, Perubahan Spesifikasi, dan Domain Name Server (DNS).
Pengelola layanan ini adalah Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Direktorat LAIP), Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.
Model layanan PDN tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan PDN (Government Cloud).
Pengguna layanan PDN (Tenant) memiliki hak untuk mendapatkan layanan tanpa dikenakan biaya.
Ini mencakup server virtual, sistem operasi, aplikasi, data, serta hak akses.
Namun, pengguna layanan PDN punya tanggung jawab atas pengelolaan dan pengamanan aset yang ditempatkan di layanan cloud.
Pengguna layanan PDN juga diwajibkan mengikuti kebijakan pengelola. Salah satunya terkait keamanan informasi dan backup data secara mandiri.
Diketahui, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo mengidentifikasi total 282 instansi yang terkena dampak insiden serangan.
Pada 26 Juni, sebanyak 44 instansi menyatakan siap melakukan pemulihan data. Sementara sisanya masih berproses.
Dari jumlah tersebut, 5 lembaga sudah mulai melayani masyarakat pasca migrasi data.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan tidak ada indikasi kebocoran data akibat serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
Terverifikasi Dewan Pers