IKNPOS.ID-Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa ia dan sejawatnya di komisi tersebut kaget dengan informasi dari Istana Negara yang memastikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono.
Bukan hanya Bambang yang mundur, tapi Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe juga mengundurkan diri.
Dhony bahkan mengajukan pengunduran diri lebih dulu sebelum Bambang Susantono.
Related Post
“Saya sangat kaget. Padahal kami baru rapat dengan beliau-beliau beberapa waktu lalu dan tidak ada tanda-tanda soal itu,” katanya.
Guspardi tidak bisa menduga kenapa Bambang dan Dhony mundur.
Sebelumnya, katanya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pimpinan OIKN dengan Komisi II DPR RI memang ada sejumlah evaluasi dari progres kerja mereka.
“Di mana kami menyampaikan mengenai sumber pendanaan dari APBN untuk pembangunan IKN yang hanya sebesar 20 persen dan sudah terpakai Rp70 triliun dari total Rp90 triliun. Sementara itu, belum ada investor dari luar yang masuk hingga saat ini,” katanya.
“Selain itu kami juga mempertanyakan soal progres perkembangan pembangunan yang kabarnya terhambat oleh masalah pembebasan lahan yang diwarnai informasi soal penggusuran dan lainnya. Ini bisa saja memang menjadi beban berat bagi Pak Bambang dan Dhony,” ujarnya.
Adapun rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan, yaitu berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun).
Dengan jumlah ini berarti proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen, dan sisanya merupakan kontribusi investor atau dunia usaha.
Guspardi menginginkan agar Presdien Jokowi segera menunjuk pengganti Bambang sebagai kepala OIKN definitif.
“Dia harus punya kemampuan di atas Bambang, seperti harus piawai bernegosiasi dan meyakinkan investor untuk masuk proyek IKN. Soal pendanaan dari luar sangat penting, mengingat dari APBN tidak boleh lebih dari 20 persen,” jelasnya Panjang lebar sebagaimana mengutip wawancaranya dengan Pro 3 RRI, Senin 3 Juni 2024.
Terverifikasi Dewan Pers