IKNPOS.ID-Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan delegasi dari National Agency for Administrative City Construction (NAACC) Korea Selatan di kantor Otorita IKN, Balikpapan.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat 21 Juni 2024 kemarin itu, bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan IKN.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, bersama pejabat senior dan ahli di bidang konstruksi dan perencanaan kota dari dua badan usaha pemerintah Korea Selatan, Ciguarantee dan Korean Land & Housing Corporation (LH).
Related Post
Diskusi antara kedua pihak mencakup berbagai topik, termasuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, peluang investasi dari Korea Selatan, serta penerapan praktik-praktik berkelanjutan yang telah berhasil diterapkan oleh NAACC dalam pengelolaan kota-kota administrasi di Korea Selatan.
Sekretaris Jaka menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mewujudkan visi Nusantara sebagai ibu kota baru yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.
“Kerja sama dengan NAACC diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara,” ujar Jaka Santos.
Jaka juga menyebutkan bahwa kepastian investasi di Nusantara telah terjamin dengan adanya payung hukum UU No. 21 Tahun 2023 mengenai Ibu Kota Negara.
Delegasi NAACC menyambut baik peluang kerja sama ini.
Mereka melihat Nusantara sebagai proyek yang sangat menarik dan penuh potensi.
Mereka berharap dapat berbagi pengalaman serta teknologi yang dimiliki untuk mendukung kesuksesan proyek ini.
“Pembangunan Kota Sejong dibangun dengan semangat pemerataan pembangunan di Korea Selatan, sama seperti Nusantara untuk Indonesia. Kami (NAACC) ingin membagi pelajaran sukses dan peluang investasi dengan membawa dua perusahaan milik negara asal Korea Selatan, Ciguarantee dan LH,” kata Park Sang-Ok, Director General/Planning and Coordination Bureau NAACC.
Terverifikasi Dewan Pers