IKNPOS.ID – Pulau Kalimantan bakal tumbuh dan berkembang setelah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung.
Dengan selesainya pembangunan di IKN, para investor akan datang untuk berinvestasi. Seperti membangun sejumlah fasilitas di berbagai wilayah di Kalimantan.
“Kalau IKN sudah jadi, daerah di sana tentu akan sangat berkembang. Orang akan investasi. Daerah di sekitar IKN akan tumbuh dan berkembang pasca IKN selesai dibangun,” ujar Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa berharap banyak investor akan masuk sebelum proyek pembangunan IKN jadi.
Investor, lanjutnya, akan masuk ke IKN dan daerah sekitarnya jika pembangunan infrastruktur dasar sudah selesai. Dengan begitu, masyarakat yang beraktivitas semakin ramai.
“Kalau bangun kota, siapa investor yang mau bangun jalan, bendungan. Itu barang publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun. Kalau itu jadi, baru orang akan investasi,” terang Piter.
Investor asing bukan penentu jadi atau tidak proyek IKN. Faktor penting untuk keberlangsungan pembangunan IKN adalah konsistensi pemerintah.
Piter menambahkan pembangunan tidak harus langsung Rp 400 triliun diguyurkan semua di IKN. Memnangun kota pasti bertahap.
Saat ini, dibangun dulu kantor, jalan, rumah menteri. Secara bertahap kehidupan kota juga mulai tumbuh. Setelah itu orang tentu akan investasi.
“Ketika masyarakat semakin ramai di IKN, investor akan bangun hotel. Jadi pemerintah harus membuktikan konsistensi membangun ibu kota baru. Sekarang paling penting selesaikan membangun IKN dari infrastruktur dasar. Pelan-pelan IKN jadi dan investasi akan masuk,” bebernya.
Terpisah, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024 menjelaskan saat ini progres pembangunan infrastruktur batch 1 di Nusantara telah mencapai 84 persen.
Infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting. Seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.
Selain itu, proyek investasi swasta non-APBN yang dibangun sebagai fasilitas penunjang juga akan selesai.
Misalnya hotel, rumah sakit, sekolah, gudang, transportasi, dan lainnya.
“Persiapan ini mengharuskan kolaborasi yang kuat antara Otorita IKN, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait,” kata Thomas.
Dia menyebut pentingnya kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan percepatan tanpa merugikan masyarakat.
“Kami siapkan langkah agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan,” ujar Raja Juli.
Langkah tersebut disiapkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan cepat dan tepat waktu. Selain itu, tetap menghargai hak rakyat seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Menurut Raja Juli, OIKN bakal menyelesaikan proses pembangunan ibu kota negara baru dengan baik.
“Langkah yang kami siapkan, salah satunya penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) plus,” jelasnya.
Proses PDSK plus saat ini dalam tahapan menetapkan subyek dan obyek yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebagian wilayah masuk kawasan IKN.
Setelah penetapan subyek dan obyek rampung, menurut dia, tim terpadu yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten, OIKN, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan sosialisasi kepada masyarakat.