IKNPOS.ID – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SD dan SMP di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur resmi dibuka pada 26 Juni 2024 untuk tahun ajaran 2024-2025 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, seluruh proses PPDB akan dilakukan secara online melalui situs resmi Disdikbud Balikpapan di http://disdikbud.balikpapan.go.id.
“Proses verifikasi dan validasi data akan dimulai dari tanggal 26 Juni hingga 3 Juli 2024, ini merupakan tahap awal dari keseluruhan proses PPDB,” kata Irvan dikutip dari nomorsatukaltim, Sabtu 22 Juni 2024.
Irfan menjelaskan, pendaftaran PPDB tahun ini akan mencakup empat jalur, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.
“Semua jalur ini akan melalui tahap verifikasi dan validasi yang dimulai pada 26 Juni sampai 3 Juli 2024,” ujarnya.
Sedangkan untuk jadwal pendaftaran jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua/wali, kata Irfan, akan berlangsung dari 1 hingga 4 Juli 2024.
“Adapun proses daftar ulang untuk keempat jalur tersebut akan dilakukan secara online pada 5 dan 6 Juli 2024,” ucapnya.
“Untuk pendaftaran jalur reguler akan dibuka pada 8 dan 9 Juli 2024, dengan daftar ulang yang dijadwalkan pada 10 dan 11 Juli 2024,” sambungnya.
Irfan menjelaskan, bahwa kegiatan setelah proses PPDB, termasuk hari pertama masuk sekolah bagi siswa SD dan SMP, akan dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juli 2024.
“Untuk jenjang SMP, akan ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, termasuk mengenal guru, kepala sekolah, dan ruang kelas,” terangnya.
“Sedangkan untuk jenjang SD, kegiatan pengenalan ini akan berlangsung lebih lama, dari 15 hingga 27 Juli 2024, agar siswa merasa nyaman dengan lingkungan baru mereka,” imbuhnya.
Irfan juga menegaskan, bahwa seluruh proses pendaftaran PPDB tahun ini dilakukan secara online, sehingga tidak ada pendaftaran secara langsung di sekolah.
Menurutnya, pusat layanan verifikasi dan validasi data akan tersedia di kantor Disdikbud Kota Balikpapan, bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tim verifikator.
