IKNPOS.ID- Pembangunan infrastruktur IKN tahap pertama ditargetkan selesai pada Juli 2024. Hal ini sesuai Perpres tentang Perincian Rencana Induk IKN.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, kejar target ini diyakini bisa tercapai dan Agustus mendatang sarpras tahap 1 sudah siap pakai.
“Juli nanti sayap Garuda telah terbentang di IKN dan kita siap terbang tinggi. Selaku pengendali pembangunan IKN, kami terus mendukung pekerjaan dari Kementerian PUPR,” kata Thomas.
Related Post
Bentuk nyata dukungan Otorita IKN dengan kerja kementarian PUPR antara lain mengawal perizinan hingga distribusi logistik. Semua diusahakan berjalan lancar.
“Evaluasi rutin selalu dilakukan. Jika ada kendala kami langsung turun tangan supaya semua tetap seusai rencana induk pembangunan IKN,” ujar Thomas.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono menegaskan bahwa pembangunan IKN hingga kini terus menampakkan hasil signifikan.
Pembangunan tahap 1 secara keseluruhan telah mencapai 71,47 persen dengan total investasi mencapai Rp47,5 triliun.
Kemajuan pembangunan tahap 1 antara lain, pembangunan bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 100 persen, pembangunan Sumbu Kebangsaan fase 1 telah mencapai 96,41 persen, dan pembangunan Istana Presiden beserta lapangan upacara mencapai 54,07 persen.
“Semua pembangunan di IKN masih on the track, dan kalau kita mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi dasar kami untuk bekerja maka pembangunan yang telah dicapai sudah melebihi target, dan pembangunan IKN ini merupakan bagian dari transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas,” kata Bambang saat memberikan keterangan pers di Forum Merdeka Barat 9 (FMB) di Jakarta pada Selasa 30 Januari 2024 lalu.
Terhadap kemajuan dan perkembangan Pembangunan IKN, lanjutnya, dunia internasional bahkan memberikan dukungannya.
“Ada 13 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan pembangunan IKN sesuai bidang keahlian tiap badan tersebut,” tegas Bambang.
Hingga kini total investasi setelah dilakukan groundbreaking tahap 1-4 sudah mencapai Rp47,5 triliun.
“Investasi swasta tahap 1-4 ini adalah Rp35,9 triliun,” kata Bambang.
Secara rinci, groundbreaking tahap 1 ini berhasil menjaring investasi sebesar Rp22,9 triliun dengan total 4 proyek.
Sementara tahap 2 berhasil menjaring investasi sebesar Rp15,57 triliun, dengan total 9 proyek pembangunan. Kemudian groundbreaking tahap 3 mencatatkan investasi sebesar Rp4,78 triliun, dengan total 10 proyek pembangunan.
Sedangkan saat groundbreaking tahap 4 berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp4,26 triliun, dengan total 11 proyek pembangunan.
“Dengan adanya groundbreaking tentu menunjukkan keseriusan kita kepada para investor dalam membangun Ibu Kota Nusantara,” ujar Bambang.
Pada kesempatan tersebut, Bambang juga mengungkapkan keseriusan pemerintah menjadikan Penajem Paser Utara, lokasi utama IKN, sebagai kota yang tidak hanya layak huni, namun juga berkonsep pembangunan yang modern dan ramah lingkungan.
Salah satu yang diseriusi pengembangannya adalah IKN sebagai sponge city atau kota busa.
“Dunia internasional mengapresiasi IKN dengan berbagai fitur moderen dan berstandar internasional,“ ujar Kepala OIKN, Bambang Susantono
Konsep sponge city diperkenalkan pertama kali pada 2000 oleh arsitek asal Tiongkok, Kongjian Yu. Kota dengan konsep ini memanfaat sumber daya airnya dengan pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Kota ini akan mampu menyerap, menyimpan, dan mengelola air hujan secara efektif, sehingga menjadi penting di era perubahan iklim. Salah satu tujuannya adalah mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan mempromosikan penggunaan sumber daya air yang bijaksana dalam lingkungan perkotaan.
“Kota dengan konsep ini hanya ada beberapa di dunia. Kita mengarah ke situ. Forest City juga jadi sesuatu yang baru yang akan kita lakukan di IKN. Ini tidak akan selesai dalam lima tahun jadi kita ingin membuat semuanya terukur. Jadi harus konsisten. Perencanaannya harus benar-benar kelas dunia,” ujar Bambang.
Terverifikasi Dewan Pers