IKNPOS.ID- Pembangunan infrastruktur IKN tahap pertama ditargetkan selesai pada Juli 2024. Hal ini sesuai Perpres tentang Perincian Rencana Induk IKN.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, kejar target ini diyakini bisa tercapai dan Agustus mendatang sarpras tahap 1 sudah siap pakai.
“Juli nanti sayap Garuda telah terbentang di IKN dan kita siap terbang tinggi. Selaku pengendali pembangunan IKN, kami terus mendukung pekerjaan dari Kementerian PUPR,” kata Thomas.
Related Post
Bentuk nyata dukungan Otorita IKN dengan kerja kementarian PUPR antara lain mengawal perizinan hingga distribusi logistik. Semua diusahakan berjalan lancar.
“Evaluasi rutin selalu dilakukan. Jika ada kendala kami langsung turun tangan supaya semua tetap seusai rencana induk pembangunan IKN,” ujar Thomas.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono menegaskan bahwa pembangunan IKN hingga kini terus menampakkan hasil signifikan.
Pembangunan tahap 1 secara keseluruhan telah mencapai 71,47 persen dengan total investasi mencapai Rp47,5 triliun.
Kemajuan pembangunan tahap 1 antara lain, pembangunan bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 100 persen, pembangunan Sumbu Kebangsaan fase 1 telah mencapai 96,41 persen, dan pembangunan Istana Presiden beserta lapangan upacara mencapai 54,07 persen.
“Semua pembangunan di IKN masih on the track, dan kalau kita mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi dasar kami untuk bekerja maka pembangunan yang telah dicapai sudah melebihi target, dan pembangunan IKN ini merupakan bagian dari transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas,” kata Bambang saat memberikan keterangan pers di Forum Merdeka Barat 9 (FMB) di Jakarta pada Selasa 30 Januari 2024 lalu.
Terhadap kemajuan dan perkembangan Pembangunan IKN, lanjutnya, dunia internasional bahkan memberikan dukungannya.
“Ada 13 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan pembangunan IKN sesuai bidang keahlian tiap badan tersebut,” tegas Bambang.
Terverifikasi Dewan Pers