IKNPOS.ID – PT Hutama Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk memastikan, bahwa pembangunan Gedung dan Kawasan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim mengatakan, progres atau perkembangan konstruksi di lapangan mencapai 4,23 persen.
“Kami terus melakukan peningkatan kolaborasi dan koordinasi yang efektif dengan stakeholder dan pihak terkait, utamanya terhadap percepatan lahan yang masih berproses,” kata Adjib.
Related Post
Gedung dan Kawasan Masjid Negara IKN dirancang dengan kapasitas hingga 61.000 jemaah, memiliki kubah khas dan unik menyerupai sorban.
Gedung dan Kawasan Masjid Negara ini nantinya akan dikelilingi air, embung, serta menampilkan keindahan pada desain eksterior dan interior.
Gedung dan Kawasan Masjid Negara di IKN dilengkapi dengan infrastruktur kawasan, seperti lansekap, utilitas, serta jalan dan jembatan.
Selain itu, di kawasan ini tidak hanya masjid yang akan dibangun, tetapi juga gereja katedral, vihara, pura, hingga kelenteng.
Green building
Sesuai dengan konsep green city yang diusung dalam pembangunan IKN, Gedung dan Kawasan Masjid Negara ini akan dirancang sebagai green building.
Dengan demikian, dalam proses pengerjaan Masjid ini bakal menggunakan material ramah lingkungan serta minim waste material.
Tantangan
Dalam mengerjakan proyek ini, tim lapangan akan menghadapi beberapa tantangan, termasuk dalam tahap konstruksi kubah Masjid Negara IKN yang memiliki desain unik menyerupai sorban.
Oleh karena itu, diperlukan teknik khusus untuk memastikan bahwa hasil dan kualitas bangunan sesuai dengan rancangan awal serta proyek dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Berdiri di atas lahan seluas 3,2 hektar, nilai kontrak konstruksi hampir mencapai Rp 1 triliun atau tepatnya Rp940 miliar.
Lingkup pekerjaannya yaitu struktur, arsitektur, mechanical, electrical, and plumbing (MEP), kawasan atau lansekap, bangunan penunjang, bangunan komersial, serta jembatan.
Terverifikasi Dewan Pers