IKNPOS.ID – Otorita IKN menggelar pembagian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), masker, dan obat-obatan di RSUD Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu, 28 Agustus 2024.
Ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah IKN serta mewujudkan wilayah bebas stunting.
Pembagian ini ditujukan untuk ibu hamil, balita, dan puskesmas sekitar. Tujuannya untuk peningkatan gizi.
Related Post
Makanan tambahan yang dibagikan antara lain susu ibu hamil, biskuit bergizi, vitamin. Selain itu, ada makanan tambahan lain yang diperkaya nutrisi esensial.
Terdapat pula masker dan obat-obatan untuk mendukung pencegahan penyebaran penyakit.
Obat-obatan ini mencakup vitamin, suplemen, dan berbagai jenis obat yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak para ibu hamil dan orang tua balita untuk bersama menyiapkan generasi masa depan Indonesia.
“Sekarang wilayah Sepaku sudah menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara. Karena itu anak-anak kita, anak-anak Sepaku harus tumbuh menjadi anak yang cerdas yang kelak akan mengisi lapangan kerja di IKN,” ujar Muhadjir.
“Tanggung jawab ibu-ibu sekarang untuk menyiapkan anak-anak baik untuk anak laki-laki maupun perempuan yang sehat, yang cerdas, yang kuat, dan akhlaknya juga baik,” imbuhnya.
Muhadjir juga meminta ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya di Puskesmas. Selain itu, ibu balita untuk memberikan menu gizi seimbang pada putra-putrinya.
“Anak-anak di Ibu Kota Nusantara harus bebas dari stunting, kemampuan dan kecerdasannya juga harus di atas rata-rata,” paparnya.
Hal senada diungkapkan Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito. Menurutnya, Otorita IKN berupaya mempersiapkan generasi yang cerdas dan sehat di IKN.
“Kita ingin hadir di tengah masyarakat. Harapannya juga dengan adanya PMT untuk ibu hamil dan balita, bisa tumbuh menjadi generasi di IKN yang cerdas, yang sehat dan tangguh, dalam rangka mengisi pembangunan yang ada di IKN,” papar Suwito.
Terverifikasi Dewan Pers