IKNPOS.ID – Pemerintah Indonesia kian gencar mempromosikan IKN (Ibu Kota Nusantara). Salah satunya melalui KBRI dan Konsulat Jenderal RI di berbagai negara.
Seperti yang dilakukan Konjen RI untuk Afrika Selatan Tudiono. Dia mempromosikan investasi untuk IKN saat melakukan pertemuan dengan Direktur Eksekutif Africa Climate Foundation (ACF) Mohammad Salim Fakir di Cape Town, pada Rabu, 22 Agustus 2024.
Dikutip dari KJRI Cape Town, pertemuan tersebut ditujukan untuk mendorong para pengusaha di Cape Town, Afrika Selatan, untuk berinvestasi di IKN.
Tudiono mengundang para investor jejaring ACF untuk berinvestasi di IKN, yang mengusung konsep smart city dan forest city.
Tawaran itu disambut baik oloeh Salim Fakir. Konjen RI dan berjanji akan mendorong para pengusaha di Cape Town.
Terutama yang telah menerima manfaat pendanaan dari ACF, untuk berinvestasi di IKN.
Konjen RI dan Salim Fakir selanjutnya akan melakukan pertemuan lanjutan bersama para calon investor untuk mengeksplorasi rencana investasi tersebut.
ACF merupakan organisasi yang menyediakan dana untuk proyek pembangunan yang memiliki konsep ramah lingkungan dan mengedepankan energi hijau, seperti pembangunan di IKN.
Fakir menjelaskan dana organisasi itu bersumber dari Global Endowment Fund yang dibiayai oleh sejumlah organisasi pendanaan dan investor global serta dari Afrika Selatan.
Sebelumnya, pada 20 Agustus 2024, Tudiono juga bertemu dengan Managing Director Albany Power Generation (APG) Ambrose Peterson.
Perusahaan itu saat ini sedang dalam proses negosiasi untuk proyek pelabuhan di Probolinggo, Jawa Timur, dan tertarik untuk investasi di IKN.
Pertemuan dengan APG disebutkan untuk menindaklanjuti pertemuan Konjen RI Cape Town dengan Pj. Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Petrogas Jatim pada 2 Juli 2024 terkait rencana investasi APG pada proyek perluasan pelabuhan di Probolinggo.
Mengenai investasi di IKN, , APG menyampaikan ketertarikannya. Selain pada energi ramah lingkungan, APG juga berminat untuk berinvestasi di bidang-bidang lain terkait smart city.
Terverifikasi Dewan Pers