IKNPOS.ID – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, memastikan bahwa pembangunan fasilitas Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, melibatkan alokasi dana sekitar Rp330 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi bibit tanaman yang akan menjadi bagian penting dalam penghijauan dan rehabilitasi lingkungan di wilayah IKN.
“Seluruh dananya Rp330-an miliar, dananya dari Kementerian PUPR Rp140-an miliar, sisanya partisipasi dunia usaha,” kata Siti Nurbaya di IKN, dikutip Selasa 13 Agustus 2024.
“Jadi konsepnya public private partnership, tetapi kami terima barangnya, bangunannya,” sambungnya.
Dalam keterangannya, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Persemaian Mentawir merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam mendukung program pembangunan hijau di IKN.
Persemaian ini dirancang untuk memproduksi jutaan bibit tanaman setiap tahunnya, yang akan digunakan untuk penghijauan kawasan hutan, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya di IKN
“Tahun ini telah memproduksi 16 juta bibit, dengan enam juta bibit telah dihasilkan dan hampir empat juta di antaranya sudah didistribusikan,” ujarnya.
Selain itu, kata Siti, Kementerian LHK juga berkomitmen untuk mengembalikan hutan tropis Kalimantan dan mendukung ekosistem burung dengan menanam berbagai jenis pohon, termasuk pohon buah-buahan dan tanaman hias, seperti tabebuya.
“Konsepnya adalah mengembalikan hutan tropis Kalimantan, tetapi sambil mengangkat kembali ekosistem burung-burung sehingga ada pohon buah-buahan juga, kemudian juga ada banyak tanaman hias, ada tabebuya, ada macam-macam,” terangnya
Sebagai informasi, fasilitas Persemaian Mentawir yang berjarak waktu tempuh sekitar 40 menit dari Sumbu Kebangsaan IKN, resmi beroperasi sejak Selasa 4 Juni 2024, usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di tempat itu, terdapat bibit pohon endemik Kalimantan, seperti meranti, kapur, tengkawang, ulin, bangkirai, dan juga ada bibit jambu-jambuan yang akan ditanam di beberapa titik untuk makanan satwa.
Terverifikasi Dewan Pers