IKNPOS.IDÂ – Pelayanan kesehatan kepada pekerja pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu prioritas utama.
Terkait hal itu, Klinik Sehat Bahagia memberikan layanan 24 jam untuk para pekerja IKN.
“Kami peduli dengan kesehatan para pekerja, dan buka 24 jam untuk pekerja yang membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Direktur Operasional Klinik Sehat Bahagia Novi Hariyanto, Rabu, 7 Agustus 2024.
Related Post
Klinik Sehat Bahagia merupakan klinik Hunian Pekerja Konstruksi Otorita Ibu Kota Nusantara (HPK-OIKN) yang berada di kawasan HPK 1c.
Statusnya klinik tipe 1C itu. Memiliki unit gawat darurat (UGD), poliklinik gigi, poliklinik umum, apotek, laboratorium, serta dua unit ambulans.
Selain itu, klinik ini juga memiliki ruang rawat inap dengan tiga tempat tidur dan ruang observasi pasien sebelum ditentukan untuk dirujuk ke rumah sakit dengan melihat tingkat keparahan pasien dan jarak tempuh perjalanan ke rumah sakit rujukan.
Tenaga medis yang dimiliki Klinik Sehat Bahagia terdiri dari empat dokter umum, tiga dokter gigi, lima perawat, dan dua apoteker.
“Setiap hari sekitar 20 sampai 30 pekerja berobat ke klinik. Terbanyak keluhan yang ditangani infeksi saluran pernapasan atas (ISPA),” jelasnya.
Apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti kecelakaan kerja berat langsung dirujuk ke rumah sakit dengan diantar ambulans klinik.
“Fondasi yang kuat untuk kelancaran dan kesuksesan pembangunan IKN terletak pada kesehatan pekerja, sehingga Klinik Sehat Bahagia mendukung dengan melayani kesehatan para pekerja,” paparnya.
Tingkat pasien di Klinik Sehat Bahagia atau pekerja yang berobat sekitar 20 sampai 30 orang dari pagi hingga malam hari.
Klinik ini buka Senin-Sabtu, pagi pukul 08.00-15.00 WITA, sore pukul 15.00-22.00 WITA, dan malam pukul 22.00-08.00 WITA, serta Minggu pukul 09.00-16.00 WITA.
Tenaga medis yang disiapkan dibagi tiga shift kerja. Dalam satu shift kerja terdiri atas satu dokter dan dua perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para pekerja konstruksi IKN.
Terverifikasi Dewan Pers