IKNPOS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani isu pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) tanpa merugikan masyarakat setempat.
Ia juga memastikan, bahwa proses pembebasan lahan dan penataan wilayah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi, demi melindungi hak-hak masyarakat lokal.
“Kita berharap permasalahan tanah, termasuk dengan masyarakat ini, bisa diselesaikan dengan baik karena memang kita tidak ingin pembangunan (IKN) itu terhambat,” kata AHY di Jakarta, ditulis Selasa 6 Agustus 2024.
Menurut AHY, cara itu juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan pendekatan yang baik dalam menangani situasi yang ada di IKN.
“Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian ada yang tersakiti, sehingga tidak ada yang menjadi korban,” ujarnya.
AHY mengakui, bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN, namun tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu.
“Urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya, semua akan ditangani secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan” ungkapnya.
AHY menyatakan, bahwa setiap hari terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.
“Kebetulan Wamen ATR/BPN juga ditunjuk sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan di lapangan dan juga melaporkan kepada kami dalam urusan pertanahan,” jelasnya.
Selain itu, AHY juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin.
“Kami mencari titik temunya dalam skema misalnya penggantian rugi, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. pungkasnya.
