IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kawasan dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus utama pemerintah dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Basuki dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, prioritas tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) OIKN 2025–2029 sebagai bagian dari percepatan pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Fokus Pertama: Pembangunan Kawasan dan Penataan KIPP
Basuki menjelaskan bahwa kegiatan prioritas pertama mencakup perencanaan dan pembangunan kawasan inti IKN, termasuk penataan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Target pembangunan kawasan ini cukup ambisius, yakni mencapai 850 hingga 1.100 hektare area terbangun.
Penataan kawasan tersebut tidak hanya mencakup area pemerintahan, tetapi juga infrastruktur pendukung yang akan menjadi fondasi kota masa depan Indonesia.
Gedung Legislatif, Yudikatif, dan Hunian ASN Dibangun
Selain KIPP, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan berbagai fasilitas penting di IKN.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif
- Pembangunan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat dan ASN
- Penyediaan sarana dasar seperti air minum, pengelolaan limbah, dan sistem persampahan
Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem kota yang siap dihuni sekaligus mendukung aktivitas pemerintahan secara penuh.
Infrastruktur dan Transportasi Jadi Kunci Konektivitas
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pembangunan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan IKN.
Pembangunan ini mencakup:
- Infrastruktur jalan
- Jaringan utilitas bawah tanah (Multi Utility Tunnel/MUT)
- Sistem transportasi umum massal perkotaan
Dengan dukungan infrastruktur modern tersebut, IKN diharapkan menjadi kota yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi.
Ribuan ASN Siap Dipindahkan ke IKN
Selain pembangunan fisik, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari prioritas pemerintah.
Basuki menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Renstra OIKN, jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN berkisar antara:
1.700 hingga 4.100 orang
Pemindahan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kelancaran operasional pemerintahan di ibu kota baru.
