IKNPOS.ID – Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut bukan sekadar proyek pemindahan pusat pemerintahan, melainkan momentum strategis untuk merancang ulang cara negara bekerja. Hal itu ditegaskan oleh Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), saat memberikan kuliah umum kepada ASN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, kualitas birokrasi yang dibangun sejak awal di Nusantara akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.
“IKN bukan hanya soal memindahkan kantor, tetapi kesempatan membangun tata kelola dan peradaban baru,” tegasnya.
Mendesain Ulang Cara Negara Bekerja
Dalam paparannya, Rini menekankan bahwa IKN adalah ruang eksperimental untuk menghadirkan sistem pemerintahan modern yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan efisien.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin meninggalkan pola kerja lama yang terkotak-kotak antarinstansi. Di IKN, ASN dituntut mampu bekerja lintas sektor, berbagi sumber daya, dan fokus pada hasil bersama (shared outcome).
Konsep ini diwujudkan melalui pendekatan:
- Shared office (kantor bersama)
- Shared system (sistem digital terintegrasi)
Dengan pendekatan tersebut, fasilitas negara bisa dimanfaatkan bersama dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.
Dalam kesempatan itu, Rini juga menyinggung pesan Prabowo Subianto pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang mengutip pemikiran Thucydides tentang fondasi kekuatan suatu bangsa.
Bagi MenPANRB, salah satu fondasi tersebut adalah birokrasi yang:
- Unggul
- Adaptif terhadap perubahan
- Mampu bekerja lintas batas kelembagaan
Ia menilai bahwa tanpa aparatur yang kuat dan profesional, pembangunan fisik sebesar apa pun tidak akan memberikan dampak berkelanjutan.
ASN IKN Harus Jadi Agen Perubahan
IKN lahir di tengah era disrupsi teknologi dan percepatan digital. Karena itu, ASN yang bertugas di Nusantara harus siap menjadi motor perubahan.
Rini menegaskan bahwa ASN di IKN bukan hanya sekadar pelaksana tugas administratif, melainkan pelopor sistem pemerintahan baru.
