Mengenal Konsep Huma Betang Umai yang Diusung Istana Wapres di IKN

IKNPOS.ID – Pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara tidak hanya dimaknai sebagai proyek fisik pemerintahan semata. Di balik rampungnya konstruksi gedung yang berdiri megah di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, tersimpan narasi panjang tentang identitas, budaya, dan cara negara memaknai ruang kekuasaan. Konsep Huma Betang Umai yang diusung dalam arsitektur Istana Wakil Presiden menjadi penanda penting bahwa IKN tidak dibangun dengan pendekatan seragam, melainkan berangkat dari kearifan lokal yang hidup dan berakar di tanah Kalimantan.

Konsep ini tidak muncul sebagai ornamen simbolik belaka, melainkan menjadi fondasi utama dalam merancang bentuk, fungsi, dan filosofi bangunan. Istana Wakil Presiden di IKN dihadirkan sebagai ruang yang merepresentasikan peran negara sebagai pengayom, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang telah lama dijunjung oleh masyarakat adat Dayak.

Makna Huma Betang Umai dalam Budaya Dayak

Dalam tradisi Dayak, huma betang dikenal sebagai rumah panjang yang dihuni oleh banyak keluarga. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan sosial, tempat musyawarah, perlindungan, serta simbol persatuan. Kata umai sendiri merujuk pada sosok ibu, figur yang dipandang sebagai sumber pengasuhan, penjagaan, dan keberlanjutan hidup.

Filosofi ini menempatkan rumah sebagai ruang yang inklusif dan melindungi seluruh penghuninya tanpa membedakan latar belakang. Nilai tersebut selaras dengan pandangan masyarakat Dayak tentang hidup bersama, saling menjaga, dan berbagi ruang dalam harmoni. Dalam konteks Istana Wakil Presiden, Huma Betang Umai dimaknai sebagai perwujudan negara yang hadir untuk merawat, melindungi, dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa konsep ini dipilih bukan tanpa alasan. Ia menyampaikan bahwa Huma Betang Umai melambangkan ibu sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara, nilai yang ingin dihadirkan dalam wajah pemerintahan di ibu kota baru.