IKNPOS.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan kekecewaannya atas terungkapnya kasus tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan 40 perusahaan baja di China maupun Indonesia.
Ia mencurigai adanya keterlibatan oknum di internal Kementerian Keuangan yang memungkinkan praktik pengemplangan pajak ini berlangsung.
“Ini teka-teki saya juga, harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya,” kata Purbaya.
Menteri Keuangan itu menambahkan dari 40 perusahaan yang terdeteksi, dua perusahaan besar akan menjadi target sidak dalam waktu dekat.
Ia menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai negara. Termasuk China dan Indonesia.
Dugaan Pembelian KTP oleh Perusahaan Baja China
Purbaya juga menyinggung praktik dugaan pembelian Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh perusahaan baja asal China agar operasional bisnis mereka di Indonesia berjalan lancar.
Ia mengungkapkan pengusaha dan pegawai perusahaan tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia, yang menimbulkan kecurigaan.
Perusahaan baja tersebut diduga melakukan transaksi tunai (cash) untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.
Akibat praktik ini, negara mengalami kerugian besar, mengingat satu perusahaan baja saja pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.
Purbaya menegaskan bahwa potensi kerugian negara akibat pengemplangan pajak oleh perusahaan baja ini sangat besar.
Ia berjanji akan menindak tegas para pelaku dan berupaya memulihkan kerugian negara secepat mungkin.
Kasus ini menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan untuk memperketat pengawasan dan memberantas praktik mafia pajak yang merugikan negara.
Purbaya berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pajak dan menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktik korupsi.
