IKNPOS.ID – Menjelang akhir tahun 2025, realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) masih tergolong lambat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, sejumlah K/L bahkan baru menyerap anggaran di bawah 50 persen dari outlook APBN 2025.
Salah satu yang paling rendah adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga 30 September 2025, BGN baru membelanjakan Rp 19,7 triliun atau 16,9 persen dari total anggaran Rp 116,6 triliun.
Selain BGN, beberapa kementerian lain juga mencatat penyerapan rendah:
- Kementerian Pertanian (Kementan) baru menyerap Rp 9 triliun atau 32,9 persen dari total Rp 27,3 triliun.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Rp 41,3 triliun, atau 48,2 persen dari Rp 85,7 triliun.
Suahasil menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek di seluruh K/L menjelang akhir tahun.
Ia meminta agar setiap instansi segera mengoptimalkan belanja, termasuk pengadaan barang dan jasa di kuartal IV, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan tata kelola yang baik.
“Kita perlu percepatan belanja di Kuartal IV, tapi tetap harus efisien dan akuntabel,” tegas Suahasil di Jakarta, dikutip pada Sabtu 18 Oktober 2025.
Daftar Kementerian/Lembaga dengan Serapan Anggaran Terbesar hingga Terendah (per 30 September 2025)
- Kemenkeu – Rp 63,1 triliun (88,3 persen)
- Kemenag – Rp 52,5 triliun (75,2 persen)
- Polri – Rp 103 triliun (74,3 persen)
- Kemensos – Rp 59 triliun (74,2 persen)
- Kemenkes – Rp 62,8 triliun (73 persen)
- Mahkamah Agung – Rp 9,5 triliun (76,5 persen)
- Kemendiktisaintek – Rp 36,8 triliun (69,4 persen)
- Kemenhan – Rp 167,1 triliun (67,5 persen)
- Kemendikdasmen – Rp 31,4 triliun (66,8 persen)
- Kemen Imipas – Rp 9,8 triliun (65 persen)
- Kemenhub – Rp 13,6 triliun (58,8 persen)
- Kejaksaan RI – Rp 13,4 triliun (55,8 persen)
- Kementerian PUPR – Rp 41,3 triliun (48,2 persen)
- Kementan – Rp 9 triliun (32,8 persen)
- BGN – Rp 19,7 triliun (16,9 persen)
Sementara itu, K/L lainnya telah merealisasikan Rp 108,9 triliun atau 61,1 persen dari total anggaran.
Terverifikasi Dewan Pers