IKNPOS.ID – Albania membuat terobosan kontroversial. Negara ini resmi mengangkat Menteri Kecerdasan Buatan (AI) pertama di dunia. Namanya: Diella. Dia bukan manusia. Tapi sebuah avatar digital yang tersenyum dari balik layar komputer.
Diella, dalam bahasa Albania berarti Matahari. Awalnya hanya asisten digital biasa di portal pemerintahan e-Albania.
Namun, Perdana Menteri Edi Rama mempromosikannya sebagai menteri penuh. Dengan penampilan avatar perempuan berbalut pakaian tradisional Albania, Diella dijanjikan akan membawa era baru pemerintahan bebas korupsi dan transparan.
Related Post
“Kami menjanjikan era baru di mana lelang publik akan 100% bebas korupsi dan setiap dana publik 100% transparan,” janji Edi Rama saat memperkenalkan Diella.
Menteri Tanpa Dasar Konstitusional
Pengangkatan Diella langsung menghadapi tantangan hukum serius. Ketika Presiden Bajram Begaj menyetujui kabinet baru pada September 2025. Nama Diella tidak tercantum dalam dokumen resmi.
Sebaliknya, dekrit presiden menetapkan PM Edi Rama sebagai penanggung jawab operasional menteri virtual ini.
Gagasan tentang ‘Menteri AI’ tidak memiliki dasar dalam konstitusi Albania. Makna konstitusional dari kata ‘menteri’ tidak dapat dipisahkan dari sosok fisik dan tanggung jawab yang melekat pada perannya.
Yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Albania ternyata tidak memberikan rincian teknis tentang sistem Diella. Pakar teknologi meragukan avatar ini adalah kecerdasan buatan canggih.
Kontroversi memuncak saat Diella “berbicara” di hadapan parlemen Albania. Saat sesi sidang, avatar digital itu muncul di layar dengan pesan kontroversial: “Jangan nilai aku dari asal-usulku, tapi dari fungsiku. Aku mungkin bukan manusia. Tapi aku konstitusional.”
Aksi walkout langsung dilakukan oleh anggota parlemen oposisi yang menentang legitimasi pemerintah. Insiden ini memperlihatkan bagaimana teknologi bisa menjadi alat politik yang memecah belah.
Beberapa pengamat melihat langkah pengangkatan Menteri AI ini sebagai strategi politik yang cerdas sekaligus berbahaya.
Terverifikasi Dewan Pers