IKNPOS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono mengaku geram dengan maraknya proyek galian menjelang akhir tahun.
Imbasnya terjadi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di mana-mana. Hal ini pun tidak luput dari sorotan publik.
Menurut Mas Pram sapaan akrabnya, pola pengelolaan anggaran seperti ini sudah berjalan cukup lama di Jakarta.
Banyak dari organisasi perangkat daerah (OPD) ataupun badan usaha yang membelanjakan anggarannya menjelang akhir tahun.
Dampaknya proyek-proyek galian kerap berjalaan bersamaan seperti mengejar setoran.
“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” kata Pramono di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Politisi PDI Perjuangan itu pun bertekad akan mengubah kebiasaan lama yang seperti sudah mengakar tersebut.
Mulai tahun 2026, dia meminta pada anak buahnya agar mengeksekusi program-program kerja yang sudah terencana sejak awal tahun.
Kata Mas Pram, hal itu pernah dia terapkan di pemerintah pusat saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang, seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya pada waktu itu Pak Basuki (Menteri PUPR)” tegasnya.
Dengan begitu, Mas Pram berharap tidak ada lagi proyek galian baik itu pengelolaan air limbah, kabel jaringan telekomunikasi, hingga saluran air yang yang dikerjakan bersamaan.
“Saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” pungkasnya.
Tumpang Tindih Proyek Galian
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menekankan, koordinasi lintas dinas sangat penting untuk menghindari tumpang tindih proyek galian di Jakarta.
Koordinasi tersebut dapat meliputi perencanaan yang matang, sehingga meminimalisasi dampak kemacetan lalu lintas.
Perencanaan dimaksud bisa meliputi jalur alternatif untuk pejalan kaki, penandaan lokasi yang jelas, hingga percepatan proses galian.
