IKNPOS.ID – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalin kerja sama dengan Universitas Pancasila (UP) untuk penerbitan dan pengelolaan Kartu Mahasiswa Co-Branding BNI Universitas Pancasila.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan layanan perbankan digital sekaligus memperkuat literasi keuangan di lingkungan kampus.
Kerja sama ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Program Ekosistem Perguruan Tinggi serta Perjanjian Kerja Sama Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa Co-Branding oleh Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho bersama Rektor Universitas Pancasila Adnan Hamid di Gedung Serbaguna Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
Related Post
“BNI berkomitmen menghadirkan layanan perbankan digital yang mendukung aktivitas akademik dan finansial mahasiswa, sekaligus membangun ekosistem keuangan yang inklusif di lingkungan kampus,” ujar Direktur Kelembagaan BNI, Eko Setyo Nugroho, dalam keterangan tertulis.
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hasil kolaborasi ini dirancang sebagai kartu pintar dengan tiga fungsi utama, yakni sebagai identitas mahasiswa, Kartu Debit BNI yang terintegrasi dengan wondr by BNI, sekaligus TapCash untuk transaksi harian.
Selain itu, BNI menyiapkan program promosi khusus bagi mahasiswa yang mengaktifkan KTM, di antaranya kuota gratis 27 GB selama setahun dari by.U by Telkomsel serta kesempatan mendapatkan telepon genggam dan hadiah menarik lainnya.
Kerja sama ini memperkuat hubungan BNI dan Universitas Pancasila yang telah terjalin sejak 1997. Saat ini, UP juga memanfaatkan layanan Cash Management BNI serta fasilitas pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui jaringan BNI.
Pada tahap awal, lebih dari 2.800 kartu mahasiswa co-branding akan segera didistribusikan. Eko berharap langkah ini dapat memberi manfaat nyata bagi civitas akademika.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Universitas Pancasila. Semoga kerja sama ini membawa manfaat besar bagi mahasiswa sekaligus mendukung kemajuan dunia pendidikan,” tutup Eko.
Terverifikasi Dewan Pers