IKNPOS.ID – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Pengumuman tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati pada Rabu 10 September 2025.
Dalam video itu, Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tetap akan melanjutkan perjuangan politik melalui organisasi yang dimilikinya.
“Dengan ini saya menyampaikan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra,””ujar Rahayu yang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR.
Related Post
Diaberharap masih dapat menyelesaikan satu agenda legislasi terakhir, yakni pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan, yang menjadi prioritas komisi.
Selain itu, Rahayu menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada masyarakat Dapil DKI Jakarta III yang mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Ia menegaskan bahwa perjuangan politik tidak terbatas pada kursi legislatif, melainkan dapat dilanjutkan melalui organisasi yang dipimpinnya. Fokus utama kegiatan tersebut meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap korban perdagangan orang, hingga penanganan isu krisis iklim.
Rahayu juga menyinggung kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast Antara TV Indonesia berjudul “Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif” yang viral di media sosial.
Ia menekankan bahwa ucapan tersebut dimaksudkan untuk mendorong semangat entrepreneurship di era transformasi digital, namun menyadari kata-katanya telah menyinggung sebagian masyarakat, terutama mereka yang tengah berjuang dalam kondisi ekonomi sulit.
“Saya menyadari privilege yang saya miliki, serta dukungan dari keluarga dan pasangan, membuat saya terkadang kurang memahami perjuangan masyarakat dalam kondisi yang lebih berat. Kesalahan sepenuhnya ada di saya,” jelas Rahayu.
Ia menambahkan permohonan maaf tulus kepada seluruh rakyat Indonesia atas kata-kata yang menimbulkan kontroversi.
Terverifikasi Dewan Pers