IKNPOS.ID – Untuk terus melanjutkan pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), di tahun anggaran 2026, dibutuhkan dana Rp21,18 triliun.
Dana sebesar itu diprioritaskan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, hunian ASN dan TNI-Polri, hingga infrastruktur pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Menurut Sekretaris Otorita IKN (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto, alokasi anggaran sementara dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) 2026 hanya Rp6,2 triliun, sehingga masih ada gap sebesar Rp14,92 triliun.
Related Post
“Kekurangan ini sudah kami usulkan secara resmi kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Untuk itu kami mengajukan tambahan anggaran ini untuk melanjutkan program pembangunan tahap dua,” kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kamis, 4 September 2025.
Ia menjelaskan, kebutuhan tambahan Rp14,92 triliun tersebut dikelompokkan ke empat program utama:
- Pertama, melanjutkan pembangunan gedung dan akses kawasan legislatif serta yudikatif Rp4,73 triliun.
- Kedua, pembangunan hunian tapak dan vertikal untuk ASN, TNI-Polri, dan lembaga negara Rp4,42 triliun.
- Ketiga, pembangunan aksesibilitas dan utilitas kawasan Rp5,17 triliun.
Keempat, penataan kawasan inti pusat pemerintahan Rp600 miliar.
Selain usulan tambahan, OIKN juga menjalankan program prioritas nasional dengan alokasi Rp3,37 triliun pada 2026.
Dana itu digunakan untuk membangun kompleks perkantoran, rumah susun negara, penataan kawasan Sepaku, hingga pemeliharaan aset terbangun.
“Dari total alokasi, sekitar 90 persen diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana,” katanya.
OIKN Gandeng Sektor Swasta untuk Percepat Pembangunan
Untuk mendukung percepatan pembangunan, OIKN menggandeng sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.
Nilai investasi KPBU tercatat Rp148,54 triliun dari 11 pemrakarsa, sementara investasi langsung mencapai Rp65,73 triliun.
“Investasi ini menjadi bukti bahwa sektor swasta percaya dengan keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Bimo.
Terverifikasi Dewan Pers