IKNPOS.ID – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar serangkaian program intervensi gizi dan kesehatan sebagai aksi nyata mendukung percepatan penurunan stunting di dua wilayah prioritas, yakni Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Provinsi Banten.
Komitmen ini sejalan dengan tujuan pemerintah serta agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghapus kelaparan dan segala bentuk malnutrisi.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, dukungan terhadap penurunan stunting merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan unggul.
“Program ini sejalan dengan komitmen perusahaan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs poin kedua, yaitu Zero Hunger,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.
Di Kabupaten Nagekeo, NTT, program BNI berfokus pada tiga intervensi utama. Program tersebut mencakup penguatan kapasitas kader Dapur Sehat (DASHAT), pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 50 anak stunting dan 25 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) selama 90 hari, serta pembentukan Kebun Gizi yang ditanami sayuran.
Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Mauponggo, khususnya di Desa Jawapogo dan Desa Mauponggo, yang menjadi wilayah prioritas penanganan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada 2024 dan 2025.
“Dua desa terpilih sebagai lokasi utama adalah Desa Jawapogo dan Desa Mauponggo, mengingat tingginya prevalensi stunting serta berbagai tantangan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut,” jelas Okki.
Secara paralel, BNI juga menjalankan program serupa di Provinsi Banten. Dukungan yang diberikan lebih beragam, meliputi penyediaan bahan makanan bergizi untuk 200 penerima manfaat selama enam bulan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pembangunan fasilitas jamban.
Program di Banten ini dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
Okki menekankan, peran BNI penting dalam mempercepat penurunan stunting melalui intervensi langsung, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.
