Prabowo Tak Singgung IKN di Nota Keuangan APBN 2026, Sinyal Politik atau Strategi Senyap?

IKNPOS.ID – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 menimbulkan pertanyaan publik.

Pasalnya, dalam pidato tersebut, Presiden tidak menyinggung soal alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski begitu, pihak Istana memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi.

“IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pembangunan IKN Tetap Berjalan, Basuki Diberi Target 3 Tahun

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden telah memberikan mandat kepada Basuki Hadimuljono, selaku Kepala Otorita IKN, untuk menyelesaikan perangkat utama IKN dalam waktu tiga tahun ke depan.

Target tersebut meliputi pembangunan infrastruktur yang memungkinkan IKN bisa berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” tambah Prasetyo.

Keyword: pembangunan IKN, anggaran IKN 2026, ibu kota baru Indonesia

Rincian Nota Keuangan APBN 2026: Anggaran Capai Rp 3.786,5 Triliun

Dalam pidatonya di DPR, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa belanja negara tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN 2026 diperkirakan berada di angka Rp 638,8 triliun, atau setara dengan 2,48 persen PDB.

Defisit ini akan ditopang oleh pembiayaan yang disebut Presiden sebagai prudent, inovatif, dan berkelanjutan (sustainable).

Delapan Agenda Prioritas Pemerintah Tahun 2026

Meski tak menyebut IKN, Presiden menekankan ada delapan agenda prioritas nasional yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2026:

1. Ketahanan pangan

   • Rp 164,4 triliun untuk lumbung & cadangan pangan.

   • Rp 53,3 triliun untuk subsidi pupuk (9,62 juta ton).

   • Rp 22,7 triliun untuk dukungan Bulog.

2. Ketahanan energi