IKNPOS.ID – Siapa bilang BUMN Indonesia nggak bisa keren? Siapa bilang lembaga negara nggak bisa dikelola sekelas korporasi dunia? Kalau Anda masih skeptis, mungkin nama Danantara Indonesia akan mengubah pandangan itu.
Ini bukan sekadar badan baru. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah jawaban Indonesia untuk menjawab tantangan global, mengelola aset negara Rp14.715 triliun dengan cara yang jauh lebih profesional, lebih lincah, dan lebih berorientasi hasil.
Ya, Danantara adalah “mesin tempur” baru Indonesia.
Satukan 844 BUMN, Bereskan Warisan “Rumit”
Kita tahu, selama ini BUMN identik dengan birokrasi lambat, penuh anak-cucu usaha yang tumpang tindih, bahkan kadang bersaing sendiri-sendiri.
Kini, Presiden Prabowo Subianto memberi mandat jelas, bahwa Danantara harus jadi panglima yang menyatukan 844 BUMN, memangkas yang tak efisien, dan mengelola asetnya secara profesional.
Di bawah Danantara, BUMN-BUMN besar seperti, Bank Mandiri (BMRI), PERTAMINA, Telkom Indonesia (TLKM) tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Mereka akan dikonsolidasikan dalam strategi investasi jangka panjang yang terarah dan produktif.
Ini Bukan Holding BUMN Biasa
Sebetulnya Indonesia sudah beberapa kali mencoba skema holding BUMN. Tapi hasilnya? Masih banyak yang “setengah jalan”.
Bedanya, Danantara dirancang sejak awal sebagai lembaga investasi murni (mirip sovereign wealth fund) yang fokus pada:
- Optimalisasi aset mati BUMN
- Meningkatkan valuasi perusahaan BUMN di pasar modal
- Membangun daya saing global berbasis efisiensi dan inovasi
Think of Temasek Holdings (Singapura) atau Khazanah Nasional (Malaysia), tapi dengan skala dan aset yang jauh lebih besar. Danantara akan memegang lebih dari Rp14.715 triliun aset BUMN.
Target Besar: Indonesia Tidak Lagi Hanya Sebagai “Market”, Tapi Jadi Pemain Global
Visi Danantara jelas: Indonesia Emas 2045.
Dengan strategi investasi yang fokus, BUMN tak hanya dipacu untuk efisiensi internal. Tapi juga untuk bermain di level internasional. Sektor yang jadi prioritas:
Terverifikasi Dewan Pers