IKNPOS.ID – Pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) difokuskan pada infrastruktur dasar dan hunian aparatur sipil negara (ASN).
Setelah pembangunan tahap pertama rampung, kini Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan siap memulai pembangunan tahap kedua IKN. Ada perbedaan fokus pembangunan pada tahap kedua ini dibanding tahap pertama.
“Pembangunan tahap kedua akan memprioritaskan kawasan legislatif dan yudikatif serta seluruh ekosistem pendukungnya. Ini bukan sekadar bangunan, tetapi penataan ulang pusat kekuasaan negara secara menyeluruh,” ujar Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, Kamis, 31 Juli 2025.
Related Post
Menurut Basuki, seluruh tahapan persiapan, termasuk penganggaran, telah rampung, dan proses lelang konstruksi akan dimulai pada awal Agustus 2025.
Fase ini bukan hanya kelanjutan konstruksi, tetapi juga tonggak penting dalam upaya mengonsolidasikan lembaga-lembaga negara ke pusat pemerintahan baru.
Fase kedua pembangunan IKN menunjukkan bahwa proyek ini telah memasuki tahap substansial, bukan hanya simbolik.
Penataan ulang pusat kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif disertai dukungan infrastruktur modern, menandai transisi konkret menuju pusat pemerintahan baru yang terintegrasi.
Pemindahan ASN ke IKN Akan Dilakukan Bertahap
Hingga Juli 2025, proses pemindahan ASN terus berlangsung secara bertahap. Sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN telah menghuni tower ASN, disusul 109 tenaga medis dari RS Kementerian Kesehatan yang kini aktif bekerja dan tinggal di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, perpindahan karyawan dari Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, serta beberapa balai teknis juga mulai menunjukkan dinamika integrasi lembaga pusat.
Basuki menambahkan, dalam waktu dekat 15 kementerian akan memulai pemindahan aparatur sipil negara ke IKN, sesuai rencana strategis Kementerian PAN-RB.
“Ini adalah langkah nyata dalam konsolidasi pemerintahan pusat di IKN. Bukan hanya soal gedung, tapi perpindahan fungsi, koordinasi, dan kehadiran institusi negara secara fisik di Nusantara,” tegasnya.
Terverifikasi Dewan Pers